Trilogis.id_(Opini/Tajuk) – Keberadaan juru bicara (jubir) dalam struktur pemerintahan daerah memegang peran krusial sebagai jembatan komunikasi antara kepala daerah dan publik.
Namun, dalam praktik di lapangan, seringkali muncul pertanyaan fundamental mengenai substansi peran tersebut: apakah seorang jubir benar-benar menjalankan fungsi strategis sebagai juru bicara bupati yang aktif mengedukasi dan membangun dialog, ataukah justru hanya menjadi juru tangkis bupati yang sekadar menahan serangan kritik?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan untuk disoroti dalam konteks Pemerintahan Kabupaten Boalemo. Idealnya, seorang juru bicara bupati memiliki tugas substansi yang kompleks dan strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tugas utamanya adalah merepresentasikan Bupati dengan menyampaikan kebijakan resmi, menjelaskan latar belakang dan tujuan program, serta secara proaktif membentuk narasi positif tentang kinerja pemerintah daerah.
Lebih dari sekadar penyampai pesan, ia juga bertanggung jawab penuh dalam manajemen informasi, mengontrol aliran data agar konsisten dan akurat, serta menjadi garda terdepan yang sigap dalam respons krisis dan penanganan isu.
Namun, di Boalemo, penulis melihat adanya kecenderungan di mana peran jubir lebih banyak didominasi oleh fungsi “juru tangkis“. Istilah “juru tangkis” dalam konteks ini merujuk pada peran yang lebih berfokus pada:
- Menangkis Kritik tanpa Solusi: Alih-alih memberikan penjelasan komprehensif atau mengakui kelemahan yang membutuhkan perbaikan, juru bicara justru cenderung defensif, menangkis setiap kritik publik dengan argumen normatif yang seringkali kurang substansi atau bukti konkret.
- Menutupi Kekurangan dengan Retorika: Ketika muncul kebijakan kontroversial atau dugaan masalah yang serius, peran yang menonjol adalah upaya untuk “mengamankan” citra semata, tanpa ada langkah nyata yang transparan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. Narasi seperti “efektivitas pelayanan publik” atau “sudah direncanakan” kerap digunakan tanpa dibarengi bukti transparan yang melibatkan publik sejak awal proses.
- Mempertahankan Status Quo: Fungsi juru bicara seolah hanya berkutat pada mempertahankan kebijakan dan posisi yang ada, bukan sebagai fasilitator komunikasi dua arah yang mampu menyerap aspirasi dan memberikan masukan strategis yang konstruktif kepada Bupati untuk perbaikan dan inovasi.
- Minim Analisis dan Saran Strategis: Jika fungsi substansi juru bicara adalah juga sebagai penasihat komunikasi yang memantau, menganalisis sentimen publik, dan kemudian memberikan masukan strategis kepada Bupati, maka peran “juru tangkis” hanya berorientasi pada hasil jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintah.
Para kritikus berpendapat bahwa jika seorang juru bicara hanya berfungsi sebagai “juru tangkis“, maka komunikasi publik pemerintah daerah akan kehilangan esensinya.
Hal ini berpotensi memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat, karena informasi yang disampaikan cenderung satu arah dan tidak secara efektif merespons kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi yang sebenarnya.
Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Boalemo, melalui Bupati, perlu secara serius mengevaluasi kembali peran juru bicaranya.
Apakah tugas representasi dan pembentukan narasi positif yang strategis telah berjalan optimal? Atau justru lebih banyak berperan sebagai benteng pertahanan yang defensif, mengorbankan kualitas komunikasi demi citra sesaat? Pergeseran dari “juru tangkis” menjadi “juru bicara” yang sesungguhnya adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik, dan pada akhirnya, memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Bumi Boalemo.
