Trilogis.id (Pemda Boalemo) – Sabtu, 22 Maret 2025, Isu mengenai potongan 2,5% Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boalemo yang sempat menjadi bahan perbincangan hangat dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali, akhirnya angkat bicara untuk memberikan penjelasan.
Lahmudin menjelaskan bahwa sebelum keputusan tersebut diambil, pihak pemerintah daerah telah melakukan beberapa pertemuan dan mencapai kesepakatan bersama terkait potongan 2,5% tersebut.
“Jauh sebelum keputusan itu kami tetapkan, kami (pemerintah daerah) terlebih dahulu melakukan pertemuan dan akhirnya menyepakati bersama soal potongan 2,5% yang kami sayangkan menjadi isu tidak baik di luar sana,” ungkap Lahmudin saat konferensi pers pada Sabtu, 22 Maret 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Lahmudin menjelaskan bahwa faktor keterlambatan pembayaran TPP ASN dalam beberapa bulan terakhir disebabkan oleh sejumlah kendala, termasuk keterbatasan anggaran daerah yang mempengaruhi kelancaran pembayaran tersebut.
“Kami sebagai pimpinan daerah, sudah melakukan pengecekan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keterlambatan pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemda Boalemo akhir-akhir ini,” katanya.
Menurutnya, salah satu faktor utama adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki daerah, sehingga pada akhir tahun anggaran, beberapa pos anggaran tidak dapat dicairkan tepat waktu, menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran TPP ASN.
“Selain itu, anggaran yang tersedia tidak cukup untuk membayar TPP sesuai dengan format satu tahun anggaran,” lanjutnya.
Namun, meski demikian, Lahmudin optimistis bahwa dengan adanya kontribusi dari zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan oleh ASN, persoalan ini dapat diatasi. “Kami akan mengoptimalkan 2,5% dari zakat, infak, dan sedekah ASN yang akan menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan ini.
Lahmudin juga menegaskan bahwa meskipun 2,5% yang dipotong terbilang kecil, namun dampaknya sangat besar terhadap pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah.
“Mari kita hitung bersama, jika satu orang TPP-nya satu juta, maka 2,5% itu hanya Rp 25.000. Jika angka ini dioptimalkan, dampaknya bisa sangat besar untuk daerah. Ini yang sedang kami upayakan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa meskipun potongan ini menuai kritik, pemerintah daerah tetap membuka ruang untuk saran dan kritik konstruktif demi kemajuan daerah.
“Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah daerah bisa didukung, namun kami tetap membuka ruang untuk saran dan kritik yang membangun demi kemajuan daerah,” tutup Lahmudin saat memberikan arahan dalam kegita Simposium Pemuda oleh KNPI Boalemo, sabtu, 22-03-2025.
Dengan penjelasan ini, diharapkan dapat meredakan ketegangan dan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait potongan TPP ASN yang dilakukan oleh pemerintah daerah Boalemo.
