Trilogis (Opini) — Pernyataan yang menyebut kritik sebagai “penambah vitamin” dan meminta agar publik tidak baper justru mengaburkan substansi persoalan mendasar mengenai tata kelola keuangan di Kabupaten Boalemo. Alih-alih merespons substansi dengan kepala dingin dan data yang akurat, pembelaan yang disampaikan belakangan ini kerap dinilai asal bunyi dan membabi buta tanpa dilandasi landasan yang jelas.
Padahal, sebagai pejabat atau figur publik, penyampaian argumen di ruang publik menuntut akuntabilitas,bukan sekadar retorika untuk meredam tekanan. Ada beberapa poin krusial yang perlu diluruskan untuk menepis narasi-narasi kabur yang beredar:
1. Bukti Otentik Utang Daerah Sangat Nyata
Sangat keliru jika ada pihak yang berupaya mengecilkan isu utang daerah ini seolah-olah sebagai isapan jempol belaka. Faktanya, terdapat dokumentasi foto yang valid dan tak terbantahkan di Kantor Pusat Bank SulutGo (BSG) Manado. Foto tersebut dengan jelas merekam momen penandatanganan pinjaman daerah yang dimotori oleh Rum Pagau, dengan turut dihadiri oleh sejumlah direksi dan kepala dinas terkait. Ini adalah bukti otentik bahwa kebijakan utang tersebut bukan isu fiktif.
2. Tanpa Rasionalisasi dan Alasan Logis
Hingga saat ini, publik masih bertanya-tanya karena Pemda Boalemo gagal memberikan penjelasan yang rasional serta alasan logis mengenai urgensi pinjaman daerah sebesar Rp25 miliar tersebut. Kebijakan fiskal berskala besar mestinya memiliki kajian matang yang bisa diakses oleh masyarakat, bukan ditutupi rapat-rapat dari publik yang kelak akan merasakan dampaknya.
3. Beban Bunga yang Mencekik Keuangan Daerah
Kritik publik tentu beralasan jika melihat besarnya potensi beban keuangan. Sebagai ilustrasi sederhana, jika asumsi suku bunga pinjaman berada di angka 8% per tahun saja, maka kewajiban pembayaran bunga pinjaman dari kas daerah bisa mencapai sekitar Rp2 miliar setiap tahunnya. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil dan akan menjadi beban berat bagi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Proyeksi Keuangan dan Simulasi Masih Gelap
Ironisnya, di tengah potensi beban bunga yang mencekik tersebut, pemerintah daerah hingga detik ini belum pernah “buka mulut” secara transparan mengenai proyeksi sumber keuangan daerah maupun simulasi pembayaran utangnya. Dari pos anggaran mana cicilan dan bunga tersebut akan dilunasi tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik?
Kesimpulan
Kritik bukanlah sesuatu yang harus ditangkis dengan pembelaan tanpa dasar atau sekadar dianggap sebagai angin lalu. Ketika menyangkut hajat hidup orang banyak dan utang daerah bernilai puluhan miliar rupiah,publik Boalemo menuntut transparansi keuangan yang utuh, jujur, dan berbasis data. Berhentilah melontarkan narasi asal bunyi yang justru mencederai akal sehat dan kelayakan tata kelola pemerintahan yang baik.
