Trilogis, JAKARTA (Pemda Boalemo ) – Pimpinan Pemerintah Kabupaten Boalemo melakukan gerak cepat dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pusat. Bupati dan Wakil Bupati Boalemo berbagi tugas menyambangi kementerian dan lembaga legislatif di Jakarta untuk melakukan koordinasi serta konsultasi strategis, Selasa (07/04).
Wabup Boalemo Temui Pimpinan Banggar DPR RI
Wakil Bupati Boalemo melakukan kunjungan kerja ke Gedung DPR RI untuk menemui Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A. Kunjungan ini berfokus pada koordinasi peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Boalemo, khususnya pada sektor jalan, jembatan, dan sumber daya air. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menyerahkan secara langsung proposal usulan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berharap melalui dukungan Banggar DPR RI, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan serta penguatan sumber daya air di Boalemo dapat diprioritaskan demi menunjang ekonomi kerakyatan,” ungkap Wakil Bupati.
Bupati Boalemo Koordinasi ke Kementerian ATR/BPN
Di waktu yang bersamaan, Bupati Boalemo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Bupati diterima langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait tata ruang dan legalitas pertanahan di Boalemo, yang menjadi fondasi penting bagi kepastian investasi dan kesejahteraan petani serta masyarakat adat di daerah.
Sinergi untuk Kesejahteraan Daerah
Langkah “bagi tugas” yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati ini menunjukkan soliditas kepemimpinan di Boalemo dalam mengawal aspirasi daerah. Dengan membagi fokus ke berbagai pintu kebijakan di pusat, diharapkan percepatan pembangunan di Kabupaten Boalemo dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Kunjungan maraton ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan APBD yang terbatas, tetapi aktif menjemput peluang anggaran di APBN maupun program strategis nasional lainnya.
