Trilogis (Tajuk/Opini) — Penanganan dugaan perjalanan dinas (perdis) fiktif di lingkungan DPRD Kabupaten Boalemo kembali menjadi perhatian publik. Setelah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo memeriksa sejumlah anggota DPRD periode 2019–2024, publik kini menanti langkah berikutnya: pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali.
Lahmudin Hambali merupakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Boalemo pada periode 2019–2024. Struktur tersebut juga tercatat dalam sejumlah pemberitaan dan dokumen publik mengenai DPRD Boalemo pada masa itu. (Poota)
Sementara perkara yang tengah ditangani Kejari Boalemo berkaitan dengan dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD pada tahun anggaran 2020–2022, ketika Lahmudin masih berada di jajaran pimpinan DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pada pekan sebelumnya penyidik telah memeriksa sekitar 11 orang, termasuk Ketua DPRD Boalemo. Dengan demikian, dari jajaran anggota DPRD periode tersebut, nama Wakil Bupati Boalemo disebut menjadi salah satu pihak yang belum menjalani pemeriksaan yang menurut sejumalh pihak dijadwalkan pada tanggal 19 Agustus 2026.
Namun, pemeriksaan tentu tidak boleh dimaknai sebagai bentuk kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang. Pemeriksaan merupakan bagian dari proses hukum untuk menggali keterangan, menguji fakta, serta mencocokkan keterangan dengan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
Apresiasi untuk Kejari Boalemo
Langkah Kejari Boalemo yang secara bertahap memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini patut diapresiasi.
Sebab, kasus dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo bukan perkara yang baru muncul. Dugaan tersebut telah menjadi perhatian publik sejak beberapa waktu lalu dan kemudian ditangani Kejari Boalemo hingga masuk tahap penyidikan.
Pada Oktober 2025, Kejari Boalemo bahkan melakukan penggeledahan di Kantor DPRD dan menyita sejumlah dokumen dari bagian keuangan, umum, dan legislasi yang berkaitan dengan dugaan perjalanan dinas tahun 2020–2022. (Harian Post)
Sebelumnya, Kepala Kejari Boalemo juga menyatakan bahwa perkara tersebut masih dalam proses penguatan alat bukti dan meminta publik memberikan dukungan terhadap proses hukum. (Tribrata News Gorontalo)
Karena itu, pemeriksaan terhadap semakin banyak pihak menunjukkan bahwa perkara ini tidak berhenti pada pemeriksaan administratif di lingkungan Sekretariat DPRD semata.
Publik tentu berharap penyidik tetap bekerja secara profesional, objektif dan berdasarkan alat bukti.Menunggu Ujung dari Sebuah Proses. Yang menjadi pertanyaan publik sekarang bukan sekadar siapa yang akan diperiksa berikutnya.
Lebih jauh, masyarakat ingin melihat ujung dari proses hukum tersebut.
Apakah dugaan perjalanan dinas itu benar mengandung unsur tindak pidana? Berapa sebenarnya kerugian negara? Siapa saja yang bertanggung jawab? Dan apakah perkara tersebut pada akhirnya memenuhi unsur untuk dilanjutkan ke tahap penetapan tersangka dan proses hukum berikutnya?
Semua pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui proses penyidikan yang transparan dan pembuktian hukum.
Kejari Boalemo sendiri sebelumnya menyebut perkara tersebut cukup kompleks. Dalam salah satu keterangannya, penyidik menyebut jumlah saksi yang harus diperiksa mendekati 200 orang. (Erapena)
Artinya, publik juga perlu memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja. Tetapi pada saat yang sama, proses yang panjang tidak boleh kehilangan arah dan kepastian.
Publik Berharap Tak Lagi Menunggu Tanpa Kepastian
Kasus ini juga menjadi momentum penting bagi penegakan hukum di Kabupaten Boalemo.
Pergantian pimpinan Kejaksaan Negeri dari waktu ke waktu semestinya tidak membuat penanganan perkara strategis berhenti pada pergantian kepemimpinan. Justru setiap pimpinan baru diharapkan mampu melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai dan memberikan kepastian terhadap perkara yang telah menjadi perhatian masyarakat.
Perkara dugaan perdis fiktif DPRD Boalemo menjadi salah satu ujian penting.
Sebab, jika benar terdapat penyimpangan dalam penggunaan uang negara, maka hukum harus bekerja tanpa melihat jabatan, kedudukan maupun latar belakang politik seseorang.
Sebaliknya, apabila setelah seluruh alat bukti diperiksa ternyata dugaan tersebut tidak terbukti memenuhi unsur pidana, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan dan kepastian hukum yang terang.
Dengan demikian, hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan demi pemeriksaan.
Publik Boalemo membutuhkan kepastian: siapa yang bertanggung jawab jika memang ditemukan tindak pidana, dan siapa yang harus dipulihkan namanya jika tuduhan tersebut tidak terbukti.
Kini perhatian publik tertuju kepada Kejari Boalemo.
Pemeriksaan terhadap para pihak, termasuk apabila nantinya Wakil Bupati Boalemo dipanggil sebagai saksi, diharapkan menjadi bagian dari proses untuk membuat perkara ini semakin terang.
Bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan sesuai hukum.
Dan pada akhirnya, masyarakat Boalemo hanya berharap satu hal sederhana: kasus ini tidak kembali menjadi perkara yang panjang tanpa kepastian.
