JPPR Gorontalo : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu turunkan Trust Public

- Jurnalis

Rabu, 3 Maret 2021 - 14:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Boalemo) – Dalam upaya melakukan pendidikan terhadap Pemilih, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Gorontalo gelar webinar Nasional 03/03/2021

Mengusung tema “Paradoks Integritas Penyelenggara Pemilu”, Webinar turut diikuti Netfid Gorontalo, Generasi Melek Politik (GMP) Gorontalo, dan JaDI Gorontalo.

Kepada media ini, Koordinator JPPR Gorontalo Guslan Batalipu dalam pengantarnya menyampaikan diskusi ini digelar karena begitu merebaknya Pelanggaran kode etik penyelenggara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selain merebaknya pelanggaran kode etik penyelenggara yang akan berpengaruh pada menurunnya trust public, kegiatan ini merupakan bagian dari kerja JPPR dalam upaya melakukan pendidikan pemilih”. Ungkap Pria yang akrab disapa Gus Lan.

Adapun narasumber dalam kegiatan webinar tersebut, Dahliah Umar dari Netfid Indonesia , Siti Haslina Said dari Koordinator Tim Pemeriksa Daerah Gorontalo, kemudian Ramsi Bokings dari Tim Seleksi Bawaslu Daerah Gorontalo 2018 dan dipandu oleh Faisal Saidi dari GMP Gorontalo.

Baca Juga :  Genjot Partisipasi Pemilih Di PSU, KPU Boalemo Datangi 2 Perusahaan

Dalam penyampaiannya, Ramsi Bokings menuturkan, “penyebab utama penyelenggara tidak berintegritas karena adanya rekomendasi atau intervensi Ormas-ormas”.

Ramsi juga menambahkan, “bentuklah penyelenggara pemilu dengan bersih yang baik dengan merekrut tim seleksi yang baik sehingga lahir penyelenggara yang baik dan berintegritas”.

Senada dengan itu, kepada seluruh Peserta Webinar, Siti Haslina Said menyampaikan “Jika ingin menciptakan pemilu berkredibilitas, jika ingin menciptakan pemilu berkualitas maka harus menciptakan penyelenggara yang berintegritas”.

Sementara itu, Dahliah Umar dalam closing statement menyampaikan dalam proses rekrutmen penyelenggara kita tidak boleh kemudian menghakimi ormas tidak penting, karena penyelenggara pemilu penting berlatar belakang organisasi, yang tidak boleh adalah orang yang berlatar berlatar belakang organisasi dipaksakan jadi penyelenggara padahal dia tidak memiliki kemampuan; “Itu yang tidak boleh”

Terakhir, Koordinator JPPR Gorontalo berharap kedepan kader kader Ormas yang masuk penyelenggara Pemilu harus meningkatkan kualitas supaya tidak perlu rekomendasi-rekomendasi.

Berita Terkait

Hot Sprint Boalemo Sukses Digelar, Agus Dulialo Dorong Pembinaan Atletik Berkelanjutan
Hot Sprint Disparpora Boalemo, Ajang Menjaring Bibit Atlet Muda
Rum Pagau Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, Fokus pada Kemandirian Fiskal dan Kualitas Belanja
Perkuat Kinerja Organisasi, Dikbud Boalemo Gelar Serah Terima Jabatan
Kritik Tajam Penyerahan Remisi di Ruang Publik, Helmi: Abaikan Aspek Hukum, Psikologis, dan Etika Humanis
Ditengah Fiskal Tertekan, Rp6 Miliar Digelontorkan: Proyek Jalan atau Pengalihan Isu?
Ketua DPRD diperiksa, Dugaan Perdis Fiktif DPRD Boalemo Makin Terang?
Beda Sikap Aparat dan Pengacara, Satreskrim Membisu, Advokat Tegaskan Tito CS Sudah Berstatus Tersangka

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 17:37 WITA

Hot Sprint Boalemo Sukses Digelar, Agus Dulialo Dorong Pembinaan Atletik Berkelanjutan

Selasa, 3 November 2026 - 14:36 WITA

Hot Sprint Disparpora Boalemo, Ajang Menjaring Bibit Atlet Muda

Senin, 2 November 2026 - 22:49 WITA

Rum Pagau Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, Fokus pada Kemandirian Fiskal dan Kualitas Belanja

Senin, 2 November 2026 - 19:36 WITA

Perkuat Kinerja Organisasi, Dikbud Boalemo Gelar Serah Terima Jabatan

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:13 WITA

Kritik Tajam Penyerahan Remisi di Ruang Publik, Helmi: Abaikan Aspek Hukum, Psikologis, dan Etika Humanis

Berita Terbaru

Advertorial

Hot Sprint Disparpora Boalemo, Ajang Menjaring Bibit Atlet Muda

Selasa, 3 Nov 2026 - 14:36 WITA