Trilogis.id (Boalemo) – Guslan menilai bahwa hiruk pikuk di Kabupaten Boalemo terkait nama Sherman Moridu selaku Sekda disebabkan oleh kasus-kasus mangkrak yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang masih menyisakan residu.
Guslan mengasumsikan bahwa jangan-jangan Sekda, justru Idealis dan baik. Namun pada akhirnya publik berpandangan negatif, karena banyak kasus mangkrak yang ditangani oleh APH.
Maka menurutnya ini akan melahirkan keributan yang tak berkesudahan. Konsekuensi logisnya Sekda akan kehilangan trust di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya harus objektif melihat kondisi daerah. Banyaknya pihak yang menyoroti Sekda, disebabkan oleh APH yang tidak klir menangani masalah hukum yang di alamatkan kepada Sekda.” ungkap Gus Lan.
Pemuda Boalemo yang saat ini berada di Ibu Kota Indonesia itu, turut memberikan persfektif terkait masalah hukum yang melibatkan orang nomor 1 dalam memimpin ASN ini. Dalam menjaga wibawa Sekda dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka Guslan meminta APH lebih professional.
“Beliau adalah panglima ASN, maka apapun kasus hukum harus terang diketahui publik, kami minta APH harus professional agar hasilnya maksimal. Olehnya, APH harus membuka secara terang benderang, sehingga tidak ada asumsi liar, karena ini akan dimanfaat oleh oknum-oknum nakal” beber Gus Lan.
Gus Lan merinci beberapa kasus yang kontroversi dipublik yang menurutnya ini menghambat pembangunan Boalemo, menguras tenaga dan pikiran.
“kita tahu bahwa isu liar tentang keterlibatan beliau (Sekda) pada kasus DUPI (Dusun Pintar) yang berakhir dengan ketidakjelasan, tetapi tiba-tiba terbit SP3. Ini kan memperburuk nama Sekda. Nanti saya akan dikira memprovokasi, padahal saya apa adanya bicara, kita semua tahu kok, kasus lama misalnya konon beliau terlibat dalam gratifikasi, sertifikasi guru, serta jual beli proyek, dan masih banyak lagi anomali tentang beliau (Sekda;red). terangnya.
Guslan menegaskan jangan sampai APH hanya melihat sebelah mata, terkait masa depan Boalemo, Guslan menguraikan kenapa APH harus memiliki tanggungjawab moril terhadap masa depan daerah.
“saya tidak bisa membayangkan kalo APH membiarkan spekulasi ini bergulir tanpa ada kejelasan. Karena variable penting dalam pembangunan daerah yakni penegakkan dan kejelasan hukum. Initnya APH punya tanggungjawab moril! Karena kalo tidak bisa saja APH akan mendapat distrust dari masyarakat, bahkan lebih parah itu” tutupnya.
Hingga berita ini di Terbitkan, wartawan media ini masih akan melakukan konfirmasi kepada Polres Boalemo.
