Trilogis (Opini/Tajuk) — Kasus kematian Almarhumah Linda Darun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Clara Gobel (RSCG) Kabupaten Boalemo bukan sekadar takdir yang harus diterima begitu saja. Di balik ucapan belasungkawa dan pembelaan institusional yang disampaikan pihak manajemen, tersimpan serangkaian tanda tanya besar terkait standar keselamatan pasien (patient safety). Ketika pimpinan rumah sakit berdalih bahwa seluruh penanganan telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), publik justru dihadapkan pada pengakuan-pengakuan yang secara telak membongkar celah prosedural fatal di kamar operasi.
Poin paling mencolok dari klarifikasi pihak RSCG adalah pengakuan bahwa riwayat kejang pasien baru terdeteksi saat operasi tengah berlangsung. Secara medis dan yuridis, pengakuan ini justru menjadi “blunder” besar bagi manajemen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Permenkes Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, penapisan (screening) menyeluruh, anamnesis, serta pemetaan faktor risiko—terutama pada pasien dengan riwayat dua kali operasi sesar—wajib tuntas di fase pra-operasi, bukan digali secara mendadak di meja bedah.Terdeteksinya riwayat penting di tengah sayatan bedah adalah wujud nyata kegagalan mitigasi awal rumah sakit.
Tak kalah krusial adalah dalih manajemen terkait pemanggilan suami ke ruang operasi di tengah situasi kritis untuk meminta persetujuan pengangkatan rahim (histerektomi). Pihak rumah sakit berdalih langkah tersebut adalah bentuk transparansi dan komunikasi darurat. Namun, alasan ini justru menabrak dinding tebal regulasi kedaruratan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dalam situasi gawat darurat yang mengancam nyawa secara langsung (saving life), tenaga medis memiliki landasan hukum mutlak untuk mendahulukan tindakan penyelamatan tanpa harus menunggu izin tertulis atau tanda tangan keluarga. Menjadikan meja operasi sebagai tempat berdiskusi atau menunggu persetujuan di saat pasien mengalami perdarahan masif (golden period) adalah bentuk pengabaian terhadap asas hukum darurat,di mana keselamatan nyawa pasien adalah hukum tertinggi.
Ketika kondisi tersebut berujung pada syok hipovolemik, memicu Acute Kidney Injury (AKI), hingga memaksa korban menjalani cuci darah dan dirawat 12 hari di ICU sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir,narasi “upaya maksimal dan takdir” tidak serta-merta menghapus kewajiban evaluasi etik dan hukum.
Publik Boalemo tidak sedang mencari kambing hitam, melainkan menuntut keadilan dan transparansi. Dalih-dalih yang disampaikan manajemen RSCG tidak boleh berhenti sekadar sebagai lembaran kliring media.Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gorontalo, serta aparat penegak hukum wajib segera turun tangan melakukan audit medis independen.
Rekam medis harus dibuka secara transparan untuk menguji kebenaran objektif: apakah perburukan hingga kematian korban murni faktor klinis, ataukah merupakan akumulasi dari kelalaian prosedural (procedural breach) dan birokrasi meja bedah yang mencederai nyawa manusia? Jika standar keselamatan di fasilitas kesehatan terbiasa dikompromikan dengan dalih administratif, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terulang. Nyawa seorang ibu dan anak-anak yang ditinggalkan menuntut keadilan yang tuntas, tanpa kompromi.
Penulis : Novrianto Daima, SH., CPLA
Editor : Redaksi/AI





















