Trilogis (BOALEMO) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo secara resmi menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022.
Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh pihak Kejari Boalemo pada Kamis, 12 November 2026. Berdasarkan hasil penyidikan oleh Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Boalemo, kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial:
ID (57 Tahun), dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2020–2026, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1947/P.5.12/Fd.2/11/2026 tanggal 12 November 2026.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
BH (64 Tahun), selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Boalemo/Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2019–2021, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1948/P.5.12/Fd.2/11/2026 tanggal 12 November 2026.
Modus Operandi
Dalam pemaparannya, pihak Kejari Boalemo menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan para tersangka adalah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dengan menggunakan dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyimpangan tersebut meliputi penggunaan bukti tagihan penginapan fiktif, penggelembungan nilai tagihan (mark-up), serta pertanggungjawaban biaya penginapan yang tidak sesuai dengan lama menginap atau penggunaan kamar yang sebenarnya. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran belanja perjalanan dinas sehingga diduga menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Rincian Kerugian Negara dan Pengembalian
Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo, total kerugian pada perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah sebesar Rp2.117.694.000,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
Dalam proses penanganan perkara ini, telah terdapat pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang titipan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.519.809.000,00, yang selanjutnya menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerapan Pasal 603 KUHP Baru dan UU Tipikor (Lex Mitior)
Dalam sesi wawancara, pihak Kejari Boalemo menegaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru sebagai primer, serta menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai subsider. Penerapan ini didasarkan pada asas hukum yang paling menguntungkan bagi tersangka (lex mitior / lex favor reo), di mana penyidik memberlakukan ketentuan aturan yang dinilai paling adil dan menguntungkan bagi pihak tersangka.
Pemeriksaan Saksi dan Pengembangan Perkara
Pihak Kejari Boalemo mengungkapkan bahwa penyidikan perkara ini terus dikembangkan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang turut berperan atau memperoleh keuntungan. Terkait penyidikan terhadap unsur legislatif, pihak Kejari mencatat bahwa sejauh ini telah ada sekitar 26 orang anggota dewan yang diperiksa, di mana separuhnya merupakan anggota dewan yang masih aktif.
Terhitung mulai tanggal 16 November 2026, kedua tersangka resmi dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kejari Boalemo. Tersangka BH ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo, sedangkan tersangka ID ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo. Kejari Boalemo berkomitmen untuk terus melaksanakan proses penegakan hukum secara p





















