Trilogis (Pemda Boalemo) – Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, menghadiri Sidang Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (30/03/2026).
Sidang yang berlangsung khidmat di ruang rapat utama DPRD Boalemo ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos, serta dihadiri oleh Pj. Sekda Dr. Sherman Moridu, S.Pd, MM, jajaran Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Boalemo.
Potret Satu Tahun Kinerja Pemerintahan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidatonya, Bupati Rum Pagau menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen penting bagi DPRD untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun terakhir. Dokumen ini memotret capaian kinerja pembangunan, pelaksanaan urusan pemerintahan, hingga tata kelola keuangan daerah.
“Laporan ini memberikan gambaran akurat terhadap apa yang telah kita kerjakan di tahun 2025. Ini akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk mewujudkan pembangunan Boalemo yang lebih baik di masa depan,” ujar Rum Pagau.
Mengakui Tantangan: Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Atensi
Meski mencatat sejumlah capaian positif, Bupati Rum Pagau dengan rendah hati mengakui bahwa masih ada “pekerjaan rumah” (PR) besar yang menanti. Beliau secara terbuka memaparkan beberapa tantangan krusial yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan legislatif:
- Tingginya Angka Kemiskinan: Masih berada di atas rata-rata Provinsi Gorontalo.
- Keterbatasan Fiskal: Kapasitas keuangan daerah yang terbatas menuntut efisiensi tinggi.
- Tren Pengangguran: Adanya kenaikan angka pengangguran yang perlu segera ditekan.
- Kualitas SDM & Pemerataan: Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan pembangunan antarwilayah di Boalemo.
Apresiasi dan Kesiapan Evaluasi
Bupati juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025.
“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam LKPJ 2025 ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk membahasnya pada tingkat selanjutnya guna menyempurnakan kinerja pemerintahan di masa mendatang,” tutupnya.
Penyampaian LKPJ ini diharapkan menjadi awal dari diskusi konstruktif antara eksekutif dan legislatif untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat Boalemo di tahun-tahun mendatang
