“Dalam sebuah kerajaan, utang bukan sekadar angka dalam pembukuan. Ia adalah janji yang dibebankan kepada masa depan.”
Trilogis (Tajuk/Opini) — Konon, di sebuah negeri yang terkenal dengan hamparan kebun jeruk asam, berdirilah sebuah kerajaan yang oleh rakyat lebih akrab disebut Negeri Buah Lemon. Negeri itu kaya akan sumber daya, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan yang merata.
Di singgasana duduk seorang raja yang dikenal gemar membangun. Jalan diperbaiki, bangunan didirikan, berbagai program diluncurkan sebagai simbol kemajuan. Di hadapan publik, pembangunan menjadi wajah utama pemerintahannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak ada yang salah dengan membangun.
Justru pembangunan adalah kewajiban setiap pemimpin.
Namun pembangunan yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang berdiri. Ia juga diukur dari bagaimana proyek itu dibiayai, seberapa besar manfaatnya, serta apakah seluruh prosesnya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Kini, rakyat kembali mendengar kabar bahwa Negeri Buah Lemon hendak menempuh jalan yang pernah dilalui sebelumnya: berutang.
Konon, sang Raja bersama para penjaga gerbang kerajaan dan sejumlah pejabat teknis melakukan perjalanan ke negeri yang dahulu dikenal sebagai bangsa Portugis. Tujuannya adalah menjajaki pinjaman sekitar 25 keping emas untuk membiayai suatu layanan yang diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sinilah pertanyaan publik mulai bermunculan.
Bukan karena rakyat anti terhadap pembangunan.
Bukan pula karena rakyat menolak inovasi.
Melainkan karena rakyat berhak mengetahui alasan mengapa utang kembali dipilih sebagai jalan keluar.
Bukankah ini bukan kali pertama Negeri Buah Lemon mengandalkan pembiayaan melalui pinjaman?
Sejarah fiskal daerah mengajarkan bahwa setiap utang tidak berhenti ketika masa jabatan berakhir. Cicilannya tetap berjalan, ruang fiskal tetap terikat, dan pemerintah berikutnya harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat pendahulunya.
Utang tidak mengenal pergantian pemimpin.
Ia diwariskan kepada anggaran daerah.
Dan pada akhirnya diwariskan kepada rakyat.
Ironisnya, setelah pernah meninggalkan beban fiskal yang harus dipikirkan pemerintahan berikutnya, kini jalan yang sama kembali ditempuh ketika sang Raja kembali memegang kendali kerajaan.
Apakah memang kondisi keuangan Negeri Buah Lemon sedemikian berat sehingga pinjaman menjadi satu-satunya pilihan?
Ataukah sesungguhnya masih terdapat ruang untuk melakukan efisiensi belanja, memperkuat pendapatan daerah, dan menyusun ulang prioritas pembangunan?
Pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan.
Itu adalah bentuk pengawasan publik yang dijamin dalam negara demokrasi.
Justru pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang seharusnya dijawab dengan data, bukan sekadar optimisme.
Sebab apabila pinjaman tersebut diklaim akan meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendongkrak pendapatan daerah, maka pemerintah semestinya mampu menunjukkan kajian akademik, analisis manfaat, proyeksi pendapatan, risiko fiskal, hingga jangka waktu pengembalian secara terbuka kepada masyarakat.
Tanpa keterbukaan itu, dukungan publik akan sulit tumbuh.
Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan lain yang tak kalah penting.
Mengapa kebijakan strategis yang akan membebani APBD bertahun-tahun ke depan justru diambil pada saat sang Raja telah memastikan dirinya tidak lagi akan kembali memperebutkan takhta?
Bukankah pemimpin yang akan datanglah yang kelak harus mengelola ruang fiskal yang telah lebih sempit karena kewajiban pembayaran pinjaman?
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek yang diresmikan pada masa jabatannya. Ia juga bertanggung jawab memastikan bahwa keputusan hari ini tidak menjadi beban yang tidak proporsional bagi pemerintahan esok.
Di sinilah peran para penjaga gerbang kerajaan menjadi sangat penting.
Mereka bukan sekadar pengiring perjalanan sang Raja.
Mereka adalah wakil rakyat.
Konstitusi dan peraturan perundang-undangan memberikan fungsi pengawasan kepada lembaga perwakilan agar setiap kebijakan strategis diuji secara kritis sebelum disetujui.
Persetujuan terhadap pinjaman daerah tidak boleh berhenti pada aspek formalitas.
Yang harus diuji adalah urgensinya, manfaatnya, kemampuan fiskal daerah, risiko terhadap APBD, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Apabila semua itu telah dikaji secara terbuka, maka persetujuan menjadi bentuk tanggung jawab konstitusional.
Sebaliknya, apabila prosesnya minim transparansi dan ruang diskusi publik sangat terbatas, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan apakah fungsi pengawasan benar-benar dijalankan secara independen.
Negeri Buah Lemon juga masih menyimpan berbagai pekerjaan rumah pembangunan.
Masyarakat tentu berharap setiap rupiah yang dikeluarkan negara menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, pelayanan publik yang meningkat, dan manfaat ekonomi yang nyata. Karena itu, evaluasi atas proyek-proyek terdahulu menjadi sama pentingnya dengan rencana proyek yang akan datang.
Sebelum menambah beban baru, bukankah publik berhak mengetahui seberapa efektif hasil pembangunan yang telah dibiayai sebelumnya?
Pertanyaan itu bukan untuk menghambat pembangunan.
Melainkan agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan, bukan sekadar ambisi.
Dalam perspektif hukum, pinjaman daerah memang merupakan instrumen yang sah sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara hati-hati, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta memberikan manfaat yang dapat diukur. Namun legalitas administratif tidak menghapus kewajiban moral pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat mengapa utang diperlukan dan bagaimana keberhasilannya akan diukur.
Pada akhirnya, ukuran seorang pemimpin bukan hanya berapa banyak proyek yang berhasil diresmikan.
Tetapi juga apakah ia meninggalkan fondasi keuangan daerah yang sehat.
Karena jalan yang dibangun hari ini bisa saja bertahan puluhan tahun.
Namun beban utang yang disusun tanpa perencanaan yang matang juga dapat membatasi kemampuan pemerintah berikutnya untuk membangun sekolah, memperbaiki puskesmas, membantu petani, meningkatkan kesejahteraan nelayan, atau memperluas pelayanan dasar.
Negeri Buah Lemon tentu membutuhkan pembangunan.
Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah pembangunan yang bertanggung jawab.
Sebab rakyat tidak hanya akan mewarisi hasil pembangunan.
Mereka juga akan mewarisi cara pembangunan itu dibiayai.
Opini ini mempertahankan gaya alegori dan kritik yang tajam, namun tetap berada dalam koridor etika jurnalistik dengan membedakan secara jelas antara fakta, pertanyaan publik, dan opini, tanpa menyatakan dugaan yang belum terbukti sebagai fakta.
Penulis : Redaksi
Editor : RbtAi
Sumber Berita: Hukum Tata Negara
