Trilogis.id_(BOALEMO) – Sidang paripurna DPRD Boalemo yang mengagendakan pembahasan APBD perubahan 2025 menjadi sorotan publik.
Ketidakhadiran Bupati Rum Pagau dalam momen penting ini memicu kritik dari tokoh pemuda setempat, Kisman Abubakar.
Ia menilai bahwa kehadiran pimpinan daerah sangat esensial dan merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap hajat hidup masyarakat dan birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kisman, kunjungan kerja bupati ke luar daerah sering kali dianggap tidak membawa hasil signifikan dan hanya membebani anggaran daerah. Namun, di sisi lain, informasi yang beredar mengungkapkan alasan strategis di balik ketidakhadiran Rum Pagau.
Misi ‘Jemput Bola’ di Tengah Keterbatasan Anggaran
Keberadaan Rum Pagau di tingkat pusat bukanlah sekadar perjalanan dinas biasa, melainkan sebuah misi “jemput bola” untuk melakukan lobi anggaran dan program di berbagai kementerian.
Upaya ini menjadi krusial di tengah kebijakan pemerintah pusat yang tengah menggalakkan efisiensi anggaran. Kehadiran wakil bupati dalam sidang paripurna dianggap sebagai representasi yang sah, dan seluruh rangkaian pembahasan akan dilaporkan kembali kepada Rum Pagau.
Melalui upaya lobi yang intensif, Rum Pagau berhasil membawa pulang bantuan konkret bagi daerah. Ia sukses mengamankan program hilirisasi perkebunan seluas 7.000 hektar melalui Anggaran Tambahan Belanja (ATB) seperti diungkapkan oleh Wakil Bupati dalam sambutannya mewakili pemerintah daerah dalam sidang paripurna 23-09-2025.
Prestasi ini secara tidak langsung menjawab kritik terkait efektivitas kunjungan kerjanya. Bantuan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan Boalemo, dari sekadar menjual bahan mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Peristiwa ini menunjukkan dinamika yang terjadi di tubuh pemerintahan daerah, di mana kritik dan pengawasan dari legislatif serta masyarakat berjalan beriringan dengan upaya proaktif eksekutif untuk mengamankan pembangunan daerah.
