Rp 1,7 Miliar untuk Siapa?. Antara Mobil Dinas Bupati dan Beras untuk Rakyat Miskin

- Jurnalis

Senin, 28 Juli 2025 - 11:25 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Reyn Daima| Anak Ujung Aspal

Trilogis.id_(Opini/Tajuk) — Di tengah seruan efisiensi anggaran dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih mendesak, keputusan Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk menganggarkan Rp 1,7 miliar demi pengadaan mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati kembali memicu perdebatan sengit. Angka tersebut, jika dikonversikan ke dalam bentuk kebutuhan pokok, sungguh mencengangkan: setara dengan sekitar 36.170 sak beras premium kemasan 5 kg dari Bulog.

Narasi tentang “efisiensi anggaran” dan “kepedulian kepada rakyat” seringkali menjadi mantra yang digaungkan oleh pejabat publik. Namun, tindakan nyata di lapangan terkadang justru berlawanan arah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagaimana mungkin prinsip efisiensi ditegakkan ketika di satu sisi masyarakat diminta memahami keterbatasan layanan dasar, sementara di sisi lain, fasilitas kemewahan bagi elit justru diprioritaskan? Ini adalah kontradiksi yang melukai akal sehat publik dan mengikis kepercayaan.

Baca Juga :  Bupati Rum Pagau Buka Pagelaran “Boalemo Paham Budaya”

Pada titik ini, pemerintah daerah diuji untuk membuktikan klaim mereka tentang kepedulian terhadap rakyat. Rp 1,7 miliar bukanlah angka kecil bagi sebagian besar masyarakat Boalemo yang masih berjuang memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Bayangkan dampak positif yang bisa ditimbulkan jika anggaran sebesar itu dialokasikan untuk program pangan, misalnya subsidi beras bagi keluarga rentan, bantuan langsung tunai, atau penguatan ketahanan pangan lokal. Sekitar 36.170 keluarga dapat merasakan langsung sentuhan kehadiran pemerintah melalui beras, bukan sekadar janji dan retorika.

Argumen bahwa mobil dinas baru diperlukan untuk menunjang kinerja dan mobilitas pejabat adalah hal yang normatif dan sering didengungkan. Namun, apakah mobil dinas lama benar-benar sudah tidak layak pakai sama sekali? Apakah tidak ada opsi lain yang lebih hemat, seperti perbaikan atau pengadaan kendaraan yang lebih sederhana namun tetap fungsional? Mengapa di saat masyarakat diimbau untuk berhemat dan beradaptasi dengan keterbatasan, para pemimpin justru menikmati fasilitas yang terkesan boros?

Baca Juga :  Rudis jadi tempat 'Nyabu', Berikut penjelasan Pemda Boalemo

Keputusan untuk menunda pengadaan mobil dinas baru dan memilih untuk memanfaatkan kendaraan yang sudah ada, setidaknya untuk sementara waktu, bukanlah tanda kelemahan, melainkan justru menunjukkan kekuatan moral dan empati kepemimpinan.

Ini akan menjadi contoh nyata bahwa pemimpin ikut merasakan denyut nadi kehidupan rakyatnya, dan bahwa efisiensi bukan hanya jargon, melainkan praktik yang dimulai dari puncak piramida birokrasi.

Baca Juga :  Anas Jusuf Warning masyarakat untuk tidak jual Bantuan Pemerintah

Pemerintah daerah harus mampu membedakan dengan jelas antara “kebutuhan mendesak” dan “kepentingan simbolik”. Di tengah sensitivitas publik terhadap isu anggaran, dan apalagi dengan adanya kasus-kasus dugaan korupsi sebelumnya, membeli mobil dinas mahal dapat menciptakan persepsi negatif yang mendalam dan memperlebar jurang antara penguasa dan yang dikuasai.

Sudah saatnya prioritas anggaran benar-benar mencerminkan wajah kepedulian. Dana Rp 1,7 miliar untuk mobil dinas adalah pilihan. Pilihan lainnya adalah puluhan ribu sak beras yang bisa meringankan beban masyarakat. Pemerintah Boalemo memiliki kesempatan untuk membuktikan keberpihakan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan alokasi anggaran yang memanusiakan

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Kamis, 19 November 2026 - 13:35 WITA

Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 13:25 WITA

Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Berita Terbaru