APH harus “Turun Tangan” Periksa Kegiatan Perdis PKK hingga KORMI yang disinyalir di Luar APBD

- Jurnalis

Rabu, 13 Agustus 2025 - 21:32 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(Boalemo) — Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali menjadi sorotan tajam setelah sejumlah kegiatan yang diduga tidak tertera dalam APBD namun tetap direalisasikan.

Situasi ini memicu desakan dari publik dan aktivis agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk melakukan investigasi mendalam.

Desakan tersebut datang dari Kevin Sairullah, seorang aktivis muda, yang secara spesifik menyebutkan beberapa kegiatan yang patut dicurigai.

Menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa sejumlah kegiatan seperti program PKK, seminar peradaban, dan kegiatan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) tiba-tiba muncul dan direalisasikan tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap penggunaan anggaran negara harus berlandaskan pada APBD yang telah disahkan.

Baca Juga :  Fraksi Persatuan Indonesia Soroti KUA-PPAS 2026: Pembangunan Boalemo Harus Merata dan Berorientasi Kesejahteraan

Realisasi kegiatan di luar APBD merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara.

Temuan ini diperkuat oleh pernyataan sejumlah anggota DPRD saat rapat paripurna yang menyebutkan beberapa kegiatan “siluman” telah dilaksanakan.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :  Terkait Layanan Publik, Sutriyani Lumula terima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo

Tindakan tegas dari APH diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para pemangku jabatan agar tidak mengabaikan aturan dalam pengelolaan keuangan negara, serta menjaga marwah legislatif sebagai lembaga pengawas yang kredibel.

Publik menanti langkah berani dari APH untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas realisasi kegiatan di luar APBD ini.

 

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Kamis, 19 November 2026 - 13:35 WITA

Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 13:25 WITA

Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Berita Terbaru