Trilogis.id_(DPRD BOALEMO) – Fraksi Persatuan Indonesia (F-PI) DPRD Kabupaten Boalemo mendesak Pemerintah Daerah untuk menjadikan pemerataan dan keadilan wilayah sebagai fokus utama dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.
Penegasan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Muksin Abdul Manaf, dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Boalemo, Selasa (11/11/2025).
Menurut F-PI, penyusunan KUA-PPAS 2026 harus menjadi instrumen strategis untuk memajukan daerah, bukan sekadar merumuskan angka.
“Pembangunan Boalemo tahun 2026 harus menegaskan komitmen pemerataan antarwilayah, tidak hanya terfokus di pusat pemerintahan, tetapi menjangkau seluruh kecamatan dari Monanggu hingga Paguyaman,” ujar Muksin Abdul Manaf.
Tiga Pilar Utama yang Didorong Fraksi:
1. Penguatan Fiskal dan PAD: Fraksi meminta Pemda mengoptimalkan aset, melakukan digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta mendorong investasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.
2. Anggaran Produktif: Belanja daerah harus difokuskan pada sektor produktif seperti pembangunan jalan, jembatan penghubung, irigasi pertanian, serta fasilitas dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
3. Ekonomi Kerakyatan dan Akuntabilitas: Fraksi menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Muksin menegaskan bahwa setiap anggaran daerah harus memiliki dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekadar terserap dalam laporan administratif.
Fraksi Persatuan Indonesia berharap pokok-pokok pikiran ini diakomodir secara serius dan menjadi catatan strategis DPRD dalam penetapan KUA-PPAS 2026.
