Trilogis (Opini/Tajuk) — Gedung wakil rakyat Kabupaten Boalemo yang megah itu kini tak ubahnya seperti panggung teater komedi getir. Sebuah tempat di mana mandat rakyat dititipkan, namun kini justru sibuk mempertontonkan drama domestik yang menggelitik urat nadi kewarasan kita. Sungguh sebuah ironi yang paripurna; lembaga yang lahir untuk mengawasi eksekutif agar tidak ugal-ugalan, kini justru kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mereka yang digaji untuk menyuarakan aspirasi publik, kini beralih profesi menjadi paduan suara yang riuh meneriaki nakhodanya sendiri.
Sang Ketua DPRD, sosok yang seharusnya berdiri tegak sebagai komandan dan perekat seluruh fraksi, kini harus menerima kenyataan pahit. Secara kelembagaan, kehadirannya tak lagi diinginkan. Beliau dianggap belum mampu, atau mungkin enggan, menjalankan tugas mulia sesuai dengan rel Tata Tertib Dewan. Menaruh seseorang di kursi tertinggi namun membiarkannya berjalan tanpa arah tanpa panduan aturan, jelas merupakan sebuah “prestasi” kepemimpinan yang luar biasa pasif.
Puncak dari retaknya keharmonisan internal ini meledak hebat dalam Sidang Paripurna Ranperda LKPJ APBD 2025. Ruang sidang yang seharusnya sakral dan sarat akan perdebatan substantif demi kesejahteraan rakyat Boalemo, mendadak berubah menjadi medan laga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ruangan dewan seolah menjadi saksi bisu yang menjerit histeris, menyaksikan bagaimana hujan interupsi datang bertubi-tubi menyerang dan mengepung kursi pimpinan. Suasana begitu mencekam, memaksa waktu berhenti sejenak hanya untuk mendengarkan satu tuntutan mutlak dari lima fraksi: ganti pimpinan sidang, atau boikot.
Mari kita bedah satu per satu “nyanyian” satir yang ditiupkan oleh kelima fraksi tersebut, yang sekaligus menguliti habis borok di tubuh internal DPRD Boalemo:
- Fraksi Gerindra memulai dengan nada tinggi, menyoroti betapa “hebatnya” kendali pimpinan yang begitu lembek. Di bawah kepemimpinannya, wibawa lembaga legislatif ini melorot ke titik nadir, kehilangan taji dan karisma di hadapan mitra kerjanya.
- Fraksi Demokrat menyambung dengan pukulan yang tak kalah telak. Mereka menyentil berbagai pemberitaan di media massa yang dengan jujur dan telanjang mengabarkan bahwa tugas dan fungsi DPRD Boalemo telah mati. Sebuah ironi yang mengiris hati; sebuah lembaga hidup yang disokong uang rakyat, namun secara klinis dinyatakan “meninggal” dalam fungsi pengawasannya.
- Fraksi Nasdem ikut menyumbang kritik dengan menunjuk betapa tumpulnya proses pengambilan keputusan. Kebijakan penting daerah dibiarkan mengambang dan berdebu, seolah-olah waktu berjalan tanpa urgensi di tangan sang Ketua.
- Fraksi Golkar membawa bumbu cerita yang tak kalah menggelitik. Mereka mempersoalkan aset berupa mobil dinas yang dengan suksesnya luput dan bersembunyi rapi dari radar pengawasan DPRD. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pengawas bisa kecolongan oleh benda mati yang bergerak di depan mata mereka sendiri?
- Fraksi Persatuan Indonesia akhirnya menutup simfoni kritik ini dengan nestapa yang sangat bersahaja namun krusial: urusan Perjalanan Dinas (Perdis) DPRD yang ujung-ujungnya menangis meratapi nasibkarena tak kunjung terbayarkan.
Melalui kacamata redaksi, apa yang terjadi di Boalemo hari ini bukan lagi sekadar dinamika politik biasa. Ini adalah sebuah tragedi kelembagaan. DPRD Kabupaten Boalemo kini tidak hanya mengalami amnesia terhadap fungsi utamanya sebagai pengontrol jalannya roda pemerintahan, tetapi juga telah kehilangan kompas spiritualnya—sosok pemimpin yang diharapkan mampu merangkul, mengayomi, dan menyatukan ego-ego politik demi kepentingan publik.
Ketika rumah rakyat ini sudah retak seribu dari dalam, dan ketika kursi kepemimpinan tak lagi mampu bicara dengan wibawa, maka kepada siapa lagi masyarakat Boalemo harus menitipkan harapan mereka? Jika urusan internal dan hak dasar anggotanya saja telantar, jangan salahkan publik jika menganggap gedung dewan saat ini tak lebih dari sekadar monumen mati yang kehilangan jiwanya.
Penulis : Redaksi Trilogis
