Trilogis (Opini/Tajuk) – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo sejatinya adalah jantung tempat aspirasi warga berdenyut. Berdasarkan undang-undang, institusi ini memanggul tiga amanah sakral: merajut regulasi (legislasi), mengawal isi dompet daerah (anggaran), dan memelototi jalannya roda pemerintahan (pengawasan). Namun, sejak genderang masa jabatan ditabuh pada Agustus 2024 silam, publik mulai bertanya-tanya: kemana perginya taring sang wakil rakyat?
Hari ini, ruang sidang DPRD Boalemo seolah dibungkus oleh keheningan yang dingin. Alih-alih menjadi panggung perdebatan yang membakar demi kesejahteraan publik, lembaga yang digaji oleh keringat rakyat ini dinilai belum memperlihatkan tajinya yang sesungguhnya. Ekspektasi tinggi yang semula mekar saat pelantikan kini perlahan layu, digantikan oleh awan pesimisme masyarakat yang mulai jengah dengan kalimat, “Sama saja“.
Saat ini, jeritan ekonomi warga Boalemo sedang mengetuk-ngetuk pintu gerbang kekuasaan. Petani meraba-raba di kegelapan mencari bibit dan pupuk, nelayan harus bertarung dalam antrean BBM hanya untuk bisa melaut, penarik bentor termangu menunggu penumpang, sementara para pelaku UMKM dipaksa akrab dengan sepi. Di sudut lain, angka pengangguran merayap naik, beriringan dengan potret buram akses kesehatan yang mencekik dan ruang kelas yang tak lagi layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anehnya, di tengah badai kesulitan tersebut, birokrasi pemerintahan terkesan hanya berjalan mekanis—sekadar menggugurkan kewajiban. Kebijakan pemangkasan hari layanan publik menjadi Senin hingga Rabu pun dipertanyakan efektivitasnya. Langkah efisiensi yang didengungkan pemerintah daerah diduga salah arah dan kehilangan kompas. Alih-alih mengetatkan ikat pinggang, pengadaan mobil dinas baru justru melenggang di tengah pembatasan anggaran rakyat. Kejanggalan-kejanggalan kebijakan seperti inilah yang seharusnya memicu alarm kritis di gedung parlemen.
Sayangnya, fungsi pengawasan DPRD Boalemo dituding tengah tertidur lelap. Ada kesan kuat bahwa para legislator kehilangan arah, membiarkan nalar kritis mereka tumpul di hadapan eksekutif. Publik tentu tidak ingin berasumsi bahwa predikat anggota dewan hari ini hanyalah tentang ritual “duduk, diam, dan menunggu transferan gaji puluhan juta”. Jika asumsi liar itu terus dibiarkan tanpa pembuktian kinerja, maka kepercayaan konstituen dipastikan akan runtuh ke titik nadir.
Opini publik yang berkembang liar hari ini adalah tamparan keras yang seharusnya membangunkan DPRD Boalemo dari tidurnya. Masih ada waktu untuk berbenah dan merebut kembali panggungnya yang sah.
Jangan sampai fungsi-fungsi pengawasan yang menjadi hak melekat parlemen justru lumpuh, hingga akhirnya publik merasa bahwa peran pembela rakyat telah diambil alih sepenuhnya oleh gerakan LSM dan pena pers sebagai pilar demokrasi. Rakyat Boalemo tidak butuh pelayan yang diam; mereka butuh singa parlemen yang mampu menyuarakan isi hati rakyat.
Penulis : Reyn Daima
