Trilogis (Opini/ Tajuk) – Di ruang ICU, keputusan medis sering kali tidak memiliki kemewahan untuk menunggu. Detik demi detik menentukan hidup dan mati seseorang. Dokter dan perawat dituntut mengambil tindakan cepat berdasarkan kondisi klinis pasien, pengalaman profesional, serta standar pelayanan yang berlaku.
Namun ironisnya, setelah empat bulan berjibaku menyelamatkan nyawa pasien kritis, sebagian tenaga kesehatan justru dihadapkan pada persoalan yang berbeda: ketidakjelasan pembayaran jasa pelayanan akibat klaim yang dipersoalkan.
Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika alasan yang berkembang berkaitan dengan tidak dilakukannya Analisis Gas Darah (AGD) sebelum pemasangan ventilator pada sejumlah pasien. Padahal, dalam praktik kedokteran modern, kondisi klinis pasien tidak selalu memungkinkan seluruh prosedur diagnostik dilakukan secara berurutan sebelum tindakan penyelamatan nyawa diberikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Memang benar, regulasi dan pedoman pelayanan menjadi instrumen penting dalam sistem pembiayaan BPJS Kesehatan. Namun perlu dipahami bahwa standar administratif tidak boleh dilepaskan dari rasionalitas klinis. Banyak literatur dan jurnal kesehatan internasional menjelaskan bahwa pada kondisi tertentu, keputusan pemasangan ventilator dapat dilakukan berdasarkan tanda-tanda kegagalan napas yang nyata, tanpa harus menunggu hasil AGD terlebih dahulu apabila keterlambatan tindakan berpotensi memperburuk kondisi pasien.
Dalam dunia kedokteran kritis, yang menjadi prioritas utama adalah keselamatan pasien. AGD merupakan alat bantu penting untuk menilai status oksigenasi dan ventilasi pasien, tetapi bukan berarti setiap tindakan ventilasi mekanik menjadi tidak rasional hanya karena pemeriksaan tersebut belum sempat dilakukan sebelum tindakan penyelamatan diberikan.
Pertanyaannya kemudian, apakah aspek administratif semata dapat mengesampingkan fakta bahwa pelayanan telah diberikan, tenaga kesehatan telah bekerja, dan pasien telah mendapatkan tindakan medis?
Di balik angka-angka klaim yang dipersoalkan, terdapat hak tenaga kesehatan yang menggantung selama empat bulan. Ada biaya pendidikan anak yang harus dibayar. Ada cicilan rumah yang harus dipenuhi. Ada kebutuhan keluarga yang tidak bisa menunggu proses administrasi yang berlarut-larut.
Lebih jauh lagi, informasi yang beredar menyebutkan bahwa pernah terdapat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara dan telah ditandatangani para pihak sebagai dasar penyelesaian persoalan. Jika benar demikian, maka muncul pertanyaan mengenai konsistensi implementasi kesepakatan tersebut.
Apabila berita acara tersebut diakui sebagai dasar penyelesaian klaim pada periode November 2025, mengapa penerapannya tidak secara otomatis menjadi rujukan bagi periode pelayanan berikutnya, yakni Desember 2025 hingga Maret 2026, sepanjang karakteristik kasus yang dipersoalkan memiliki substansi yang sama?
Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah mengenai komunikasi kelembagaan antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit sebagai mitra pelayanan. Jika memang terdapat perubahan interpretasi, koreksi standar klaim, atau penolakan terhadap mekanisme tertentu, idealnya hal tersebut disampaikan secara resmi melalui surat atau pemberitahuan tertulis kepada rumah sakit. Transparansi menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan multitafsir yang pada akhirnya berdampak pada hak tenaga kesehatan.
Rumah sakit dan BPJS sesungguhnya bukan dua pihak yang saling berhadapan. Keduanya merupakan mitra dalam memastikan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan baik. Karena itu, setiap perbedaan penafsiran administratif semestinya diselesaikan melalui dialog, evaluasi bersama, dan pendekatan yang mempertimbangkan aspek klinis secara proporsional.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang klaim yang diterima atau ditolak. Ini tentang bagaimana negara melalui sistem kesehatannya menghargai pengabdian tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan.
Sebab ketika seorang dokter atau perawat memilih menyelamatkan nyawa terlebih dahulu daripada mengejar kelengkapan administrasi di tengah situasi kritis, yang mereka lakukan adalah menjalankan sumpah profesinya.
Dan pengorbanan itu seharusnya tidak berakhir dengan ketidakpastian atas hak yang telah mereka perjuangkan selama berbulan-bulan.
Penulis : Reyn Daima|Radaksi
