Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 00:32 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis (Opini/Tajuk) — Kasus kematian Almarhumah Linda Darun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Clara Gobel (RSCG) Kabupaten Boalemo bukan sekadar takdir yang harus diterima begitu saja. Di balik ucapan belasungkawa dan pembelaan institusional yang disampaikan pihak manajemen, tersimpan serangkaian tanda tanya besar terkait standar keselamatan pasien (patient safety). Ketika pimpinan rumah sakit berdalih bahwa seluruh penanganan telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), publik justru dihadapkan pada pengakuan-pengakuan yang secara telak membongkar celah prosedural fatal di kamar operasi.

Poin paling mencolok dari klarifikasi pihak RSCG adalah pengakuan bahwa riwayat kejang pasien baru terdeteksi saat operasi tengah berlangsung. Secara medis dan yuridis, pengakuan ini justru menjadi “blunder” besar bagi manajemen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Permenkes Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, penapisan (screening) menyeluruh, anamnesis, serta pemetaan faktor risiko—terutama pada pasien dengan riwayat dua kali operasi sesar—wajib tuntas di fase pra-operasi, bukan digali secara mendadak di meja bedah.Terdeteksinya riwayat penting di tengah sayatan bedah adalah wujud nyata kegagalan mitigasi awal rumah sakit.

Baca Juga :  Cepat Tanggap, PUPR Boalemo Lakukan Survei Jalan Rusak

Tak kalah krusial adalah dalih manajemen terkait pemanggilan suami ke ruang operasi di tengah situasi kritis untuk meminta persetujuan pengangkatan rahim (histerektomi). Pihak rumah sakit berdalih langkah tersebut adalah bentuk transparansi dan komunikasi darurat. Namun, alasan ini justru menabrak dinding tebal regulasi kedaruratan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dalam situasi gawat darurat yang mengancam nyawa secara langsung (saving life), tenaga medis memiliki landasan hukum mutlak untuk mendahulukan tindakan penyelamatan tanpa harus menunggu izin tertulis atau tanda tangan keluarga. Menjadikan meja operasi sebagai tempat berdiskusi atau menunggu persetujuan di saat pasien mengalami perdarahan masif (golden period) adalah bentuk pengabaian terhadap asas hukum darurat,di mana keselamatan nyawa pasien adalah hukum tertinggi.

Baca Juga :  Sukses Nahkodai Dikes Boalemo, Sutriyani Lumula terima 10 Penghargaan sekaligus

Ketika kondisi tersebut berujung pada syok hipovolemik, memicu Acute Kidney Injury (AKI), hingga memaksa korban menjalani cuci darah dan dirawat 12 hari di ICU sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir,narasi “upaya maksimal dan takdir” tidak serta-merta menghapus kewajiban evaluasi etik dan hukum.

Publik Boalemo tidak sedang mencari kambing hitam, melainkan menuntut keadilan dan transparansi. Dalih-dalih yang disampaikan manajemen RSCG tidak boleh berhenti sekadar sebagai lembaran kliring media.Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gorontalo, serta aparat penegak hukum wajib segera turun tangan melakukan audit medis independen.

Baca Juga :  Dr. Sherman Moridu salurkan bantuan "Rutilahu" untuk Masyarakat

Rekam medis harus dibuka secara transparan untuk menguji kebenaran objektif: apakah perburukan hingga kematian korban murni faktor klinis, ataukah merupakan akumulasi dari kelalaian prosedural (procedural breach) dan birokrasi meja bedah yang mencederai nyawa manusia? Jika standar keselamatan di fasilitas kesehatan terbiasa dikompromikan dengan dalih administratif, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terulang. Nyawa seorang ibu dan anak-anak yang ditinggalkan menuntut keadilan yang tuntas, tanpa kompromi.

Penulis : Novrianto Daima, SH., CPLA

Editor : Redaksi/AI

Berita Terkait

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?
Kerugian Capai Rp2,1 M, Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo, Kejari Tetapkan Dua Tersangka
Bukan Sekadar Lomba, Bupati Rum Pagau Dorong Posyandu Berikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Puskesmas Berlian Gaungkan Semangat “Sehat untuk Semua” di Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62
Semarak HKN ke-62, Kader Posyandu Puskesmas Berlian Unjuk Pengetahuan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 00:32 WITA

Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan

Rabu, 18 November 2026 - 00:24 WITA

GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Selasa, 17 November 2026 - 22:38 WITA

Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?

Berita Terbaru