Trilogis.id (Boalemo) – Menjadi keharusan setiap orang orang/ Badan untuk memenuhi segala bentuk perijinan. Untuk saat ini, Pemerintah sudah menyediakan fasilitas Layanan Perizinan berbasis online salah satunya Aplikasi Si Cantik.
SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara GRATIS. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
Seperti dilansir dari Laman Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Manfaat yang bisa didapat antara lain :
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2014;
- Efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan;
- Akuntabilitas pelayanan perizinan;
- Kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat;
- Peningkatan produktivitas pegawai;
- Mendukung pengambilan keputusan/kebijakan yang lebih cepat dengan datan yang akurat dan terbahar
Namun, ternyata ada masyarakat yang belum mendapatkan kemudahan dan kenyamanan meski sudah berhari-hari mengurus karena alasan ganguan jaringan.
Ketika dikonfirmasi kepada Pihak DPM-PSTP, Gangguan itu diakibatkan jaringan tidak mampu/kuat yang saat ini dikelola oleh Dinas Kominfo sebagai Dinas Teknis Sentralisasi Jaringan internet.
“jadi masalah itu di jaringan internet. kami (DPM-PSTP) juga sudah mengajukan penambahan titik Sumber internet kepada Dinas Kominfo sebagai Dinas yang mengelola Desentralisasi Jaringan,” bebernya.
Lebih jelas, dirinya menjelaskan, Sebagai Dinas teknis yang melakukan pelayanan secara online, DPM-PSTP harusnya tersedia jaringan internet tunggal.
“Disini kami punya beberapa aplikasi seperti OSS (Online Single Submission), Si cantik dan SIMBG, yang memerlukan jaringan internet kuat untuk login. jadi kami berharap ini bisa diprioritaskan guna memaksimalkan pelayanan publik”. tukasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kominfo Boalemo, Susanti Dukalang, menyampaikan bahwa saat ini sentralisasi jaringan dengan kontrak baru belum jalan dan menggunakan sistem lama.
“Untuk kontrak dengan pihak penyedia baru belum jalan. jadi untuk 3 bulan terakhir kami masih menggunakan sistem lama dengan pembayaran sesuai pemakaian masing-masing Dinas,” pungkasnya.
Tak berhenti sampai disitu, di konfirmasi kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) membernarkan bahwa Proses Realisasi Sentralisasi Jaringan di Kominfo Boalemo belum jalan karena masih ada satu dan lain hal.
“Awalanya gelondongan. jadi ternyata, Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang di buat Kominfo tidak tersedia di E-purchasing. jadi Kominfo melakukan konsultasi ke Pihal BPK-P Perwakilan Gorontalo, dan akan merubah nomenklatur hingga ke tingkat TAPD. pungkasnya.
Padahal, diketahui pada sebelumnya (2021) Kominfo melakukan belanja jasa layanan secara E-purchasing yang akhirnya berakhir dengan pemutusan kontrak bersama salah satu penyedia.
Nampak, penjelasan tersebut sangat kontradiktif dengan kenyataan yang terjadi. Entah sampai kapan anggaran yang terinformasi sekitar Sembilan Ratus Juta tersebut akan terealisasi dan juga bertepatan dengan keluhan hampir semua Dinas tentang Gangguan jaringan di internal OPD.
