Bawa “Kepentingan Pribadi”, Lahmudin Hambali disebut Cederai Demokrasi Organisasi

- Jurnalis

Minggu, 10 Agustus 2025 - 22:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis .id – Ketua Asprov PSSI Gorontalo, Lahmudin Hambali, kini berada di bawah tekanan setelah kebijakannya menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Askab Bone Bolango, Pedro Bau, memicu mosi tidak percaya.

Keputusan yang dianggap sepihak dan penuh intrik ini bukan hanya memicu perpecahan, tetapi juga dituding mencederai prinsip demokrasi dalam tubuh organisasi sepak bola.

Penunjukan Plt Ketua Askab Bone Bolango itu memantik kemarahan Ketua Askab petahana, Ronal Alibasa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia secara blak-blakan menuding langkah Lahmudin Hambali sarat dengan “kepentingan pribadi” dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ronal juga menyoroti fakta bahwa Pedro Bau, Plt yang ditunjuk, adalah Ketua Partai Golkar Bone Bolango, menimbulkan dugaan kuat bahwa keputusan ini adalah manuver politik menjelang Kongres PSSI Provinsi Gorontalo.

Baca Juga :  Bupati Boalemo Lantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tekankan Kinerja Cepat dan Pelayanan Prima

Keraguan publik semakin membesar setelah Lahmudin Hambali tidak mampu menunjukkan surat resmi dari PSSI pusat yang menjadi legitimasi atas penunjukan Plt tersebut. Ronal menegaskan bahwa penunjukan itu hanya bermodal surat yang ditandatangani sendiri oleh Ketua Asprov, sebuah tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga :  Dalam waktu dekat, Ridwan Abdul Gani akan berkunjung ke Boalemo. Ini jadwal kedatangannya

Masa jabatan kepengurusan Askab PSSI Bone Bolango yang seharusnya berakhir pada 2026 justru dipotong di tengah jalan. Menurut Ronal, hal ini adalah “pembunuhan” terhadap demokrasi organisasi yang seharusnya mengedepankan kompetisi yang sehat dan adil.

Tindakan Lahmudin Hambali ini pun dinilai telah merusak marwah PSSI Gorontalo dan berpotensi besar meruntuhkan prestasi yang telah dibangun. Publik kini menuntut transparansi dan akuntabilitas, berharap PSSI pusat segera turun tangan untuk meluruskan konflik ini sebelum kehancuran organisasi semakin parah.

Berita Terkait

Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS
Sekda dan Krisis Plasma Sawit: Diam, Mengawasi, atau Membiarkan?
Isu Maladministrasi Sejumlah Kadis di Boalemo, Kepegawaian, Inspektorat dan Sekda Cuek?
Gelar Tinggi Tak Menjamin Kepatuhan: Ironi di Balik Pelantikan Cacat Hukum
Prabowo: Selama 34 Tahun Rp.15.400 Triliun Kita Hilang Akibat Praktik Kecurangan Ekspor
Menggugat Gurita “Kepala BKAD instan”, Ketika Jabatan Batal tapi Dokumen Keuangan Tetap Jalan?
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 16:15 WITA

Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas

Kamis, 4 Juni 2026 - 23:02 WITA

Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS

Senin, 1 Juni 2026 - 14:49 WITA

Rabu, 27 Mei 2026 - 21:06 WITA

Sekda dan Krisis Plasma Sawit: Diam, Mengawasi, atau Membiarkan?

Jumat, 22 Mei 2026 - 21:22 WITA

Gelar Tinggi Tak Menjamin Kepatuhan: Ironi di Balik Pelantikan Cacat Hukum

Berita Terbaru

Headline

Senin, 1 Jun 2026 - 14:49 WITA