Trilogis (Pemda Baoelmo) – Pemerintah Kabupaten Boalemo mulai mengevaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit sebagai bagian dari upaya memastikan dana yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan secara optimal.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Boalemo Drs. Rum Pagau di Aula Rapat Bappeda Kabupaten Boalemo, Rabu (2/9/2026). Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, Kepala Bappeda Srijun Tasman Dangkua, serta sejumlah OPD terkait.
Dalam rapat tersebut, Rum Pagau mengungkapkan bahwa Kabupaten Boalemo telah menerima DBH perkebunan kelapa sawit selama tiga tahun berturut-turut. Untuk tahun 2024 dan 2025, dana tersebut telah direalisasikan dan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara untuk alokasi tahun 2026, pemerintah daerah masih melakukan proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan Dinas Pertanian menjadi salah satu OPD yang memiliki porsi penting dalam penyelesaian laporan tersebut.
Bupati meminta agar dana bagi hasil tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, termasuk alokasi yang telah diberikan kepada Dinas PUPR dan Dinas Pertanian.
“Dana bagi hasil sawit ini betul-betul digunakan sesuai peruntukannya. Yang sudah dialokasikan ke Dinas PUPR dan Dinas Pertanian segera dituntaskan,” ujar Rum Pagau.
Menurutnya, penyelesaian pekerjaan sekaligus laporan pertanggungjawaban menjadi penting karena berkaitan dengan keberlanjutan penerimaan dana dari pemerintah pusat.
DBH Sawit dan Ruang Fiskal Daerah
Rum Pagau menyebutkan, pada tahun ini Boalemo mendapatkan tambahan dana sekitar **Rp35 miliar**. Ia berharap masih terdapat tambahan dana dari pemerintah pusat dalam beberapa bulan ke depan yang nantinya dapat diarahkan untuk kebutuhan daerah yang dianggap mendesak.
“Ini pun kita akan peruntukkan hal-hal yang memang sangat mendesak,” katanya.
Bupati juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah dana dari pemerintah pusat yang menurutnya menjadi hak daerah dan belum sepenuhnya direalisasikan, termasuk berkaitan dengan gaji ke-13 dan ke-14, DBH yang belum terbayarkan, serta dana fiskal.
Ia mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan menyampaikan surat kepada pemerintah pusat terkait hal tersebut.
Di sisi lain, Rum Pagau mengingatkan jajaran OPD agar tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga memastikan seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Sebab, menurutnya, kualitas laporan keuangan dan kecepatan pemerintah daerah dalam merealisasikan program menjadi salah satu faktor penting dalam memperoleh perhatian pemerintah pusat.
Dampak ke Masyarakat Jadi Kunci
Besarnya tambahan DBH yang diterima Boalemo pada akhirnya menjadi ruang fiskal yang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
Karena itu, pengelolaan DBH sawit tidak hanya penting dilihat dari sisi administrasi dan pelaporan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan yang dihasilkan dapat dirasakan masyarakat.
Rum Pagau meminta OPD segera menyelesaikan APBD Perubahan sekaligus mulai membahas APBD 2027. Pemerintah daerah juga disebut masih berupaya mendapatkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
“Kita cepat melaksanakannya, cepat merealisasikannya, insya Allah daerah akan mendapat perhatian, reward dari pemerintah pusat yang melaksanakan pengelolaan keuangannya dengan baik,” tutupnya.
