Trilogis (BOALEMO) — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah wilayah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, kembali menjadi sorotan. Dugaan beroperasinya puluhan alat berat jenis ekskavator di kawasan Moliliulo, Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, serta Sari Tani, Kecamatan Wonosari, memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan konsistensi penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi izin.
Informasi awal menyebutkan sedikitnya 20 unit ekskavator diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan tersebut. Namun, jumlah alat berat, status perizinan, pihak yang bertanggung jawab, serta skala operasionalnya masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan keterangan resmi aparat berwenang.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran aturan pertambangan, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, penggunaan lahan, serta sumber pendanaan dan rantai pasokan bahan bakar untuk operasional alat berat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ancaman Pidana dalam UU Minerba
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin.
Pasal 158 UU Minerba mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara itu, Pasal 161 mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, mengangkut, atau menjual mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin atau sumber yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Penerapan ketentuan tersebut tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan, alat bukti, serta pemenuhan unsur tindak pidana. Keberadaan alat berat di suatu lokasi, dengan sendirinya, belum cukup untuk menyimpulkan siapa yang melakukan tindak pidana atau siapa yang harus bertanggung jawab.
Selain aturan pertambangan, ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dapat diterapkan apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran atau tindak pidana lingkungan. Hal itu bergantung pada bentuk kegiatan, dampak yang ditimbulkan, bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.
Pemodal dan Penyedia Alat Perlu Ditelusuri
Penegakan hukum terhadap dugaan PETI tidak semestinya hanya berfokus pada pekerja atau operator alat berat di lapangan. Apabila terdapat bukti mengenai keterlibatan pemilik alat, pihak yang menyediakan pendanaan, pemberi perintah, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut, peran masing-masing perlu ditelusuri secara proporsional.
Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pihak yang diduga terlibat bersama-sama atau membantu terjadinya tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan peran dan unsur hukum yang berlaku. Ketentuan penyertaan dalam KUHP maupun Pasal 161 UU Minerba dapat menjadi bagian dari analisis hukum apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Sejumlah informasi awal turut menyebut nama Haji Rizal dan Haji Suci sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan pendanaan kegiatan. Namun, keterlibatan keduanya belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum tanpa verifikasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut juga diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak menghakimi.
Konsistensi Penindakan Menjadi Sorotan
Informasi mengenai penindakan yang sebelumnya dilakukan di kawasan Sambari, sementara aktivitas di lokasi lain diduga masih berlangsung, memunculkan pertanyaan publik mengenai pemerataan pengawasan dan tindak lanjut aparat penegak hukum.
Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks dugaan PETI, prinsip ini menuntut penanganan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, tanpa perlakuan berbeda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, dugaan pembiaran maupun ketidakkonsistenan penindakan perlu diuji melalui data penanganan perkara, keterangan resmi aparat, serta kondisi faktual di setiap lokasi. Perbedaan tindakan di sejumlah tempat belum dengan sendirinya membuktikan adanya pembiaran.
Polres Boalemo Didorong Memberikan Kejelasan
Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai status aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung di Moliliulo, Tangga Barito, dan Sari Tani. Aparat kepolisian, khususnya Polres Boalemo dan Polda Gorontalo, diharapkan memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan, penyelidikan, maupun penindakan yang telah atau akan dilakukan sesuai kewenangannya.
Penelusuran juga perlu mencakup legalitas kegiatan, asal-usul mineral, kepemilikan dan penggunaan alat berat, serta dugaan penggunaan BBM bersubsidi apabila terdapat indikasi dan bukti yang mendukung.
Hingga naskah ini disusun, konfirmasi kepada Polres Boalemo melalui Kasat Reskrim menggunakan pesan singkat WhatsApp belum memperoleh tanggapan resmi. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi kepolisian maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.
Publik kini menanti kejelasan: apakah dugaan aktivitas PETI di sejumlah titik tersebut telah ditangani sesuai ketentuan, dan bagaimana aparat memastikan penegakan hukum berjalan berdasarkan bukti, transparan, serta berlaku setara bagi seluruh pihak yang terbukti melanggar.
Dilansir dari WakilRakyat.co.
Catatan sebelum diterbitkan: Pastikan sumber informasi mengenai 20 ekskavator dan nama pihak yang disebut dapat dipertanggungjawabkan. Jika berita ini akan diterbitkan ulang di media lain, cantumkan atribusi sumber secara jelas dan lakukan konfirmasi mandiri. Klaim tentang dugaan pembiaran, pemodal, dan penggunaan BBM bersubsidi sebaiknya tidak dinyatakan sebagai fakta sebelum memperoleh bukti serta tanggapan pihak terkait.
