Krisis Likuiditas Boalemo Meluas, ASN dan Pedagang Tertekan — BKAD Beri Klarifikasi

- Jurnalis

Minggu, 26 Oktober 2025 - 19:22 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TRILOGIS.ID_(BOALEMO) – Krisis perputaran uang kini menghantam Kabupaten Boalemo. Selama hampir dua bulan terakhir, sirkulasi ekonomi masyarakat melambat tajam akibat belum bergulirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang telah disahkan.

Dampaknya dirasakan langsung oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku usaha kecil.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang menjadi tumpuan hidup ASN belum juga cair, membuat banyak keluarga harus menahan pengeluaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Harapan kami hanya di TKD. Kalau gaji saja tidak cukup, bagaimana mau bertahan? Sementara APBD-P belum juga bergerak,” keluh seorang ASN yang enggan disebut namanya.

Kelesuan juga terasa di pasar tradisional. Penjual sayur, pakaian, dan bahan pokok mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat.


Biasanya kalau hari pasar ramai, sekarang sepi sekali. Orang beli pun serba hemat,” ujar Anai, pedagang di Pasar Tilamuta seperti dilansir dari Goupdate.id

Baca Juga :  Hari Pendidikan Nasional, Refleksi dan Kampanye Merdeka Belajar

Situasi ini menunjukkan betapa kuatnya ketergantungan ekonomi Boalemo pada belanja pemerintah. Saat anggaran tersendat, denyut ekonomi daerah pun melemah.

BKAD Klarifikasi: Proses APBD-P Sedang Dikebut

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Anggaran Daerah (BKAD)memberikan klarifikasi.

Pihak BKAD menjelaskan bahwa keterlambatan penggunaan APBD-P bukan karena kelalaian daerah, melainkan karena hasil evaluasi dari pemerintah provinsi baru diterima beberapa waktu lalu.

Belum lama ini kami baru menerima hasil evaluasi soal APBD-Perubahan, kita upayakan semua,” jelas perwakilan BKAD.

BKAD memastikan tengah mempercepat seluruh proses administrasi agar realisasi anggaran, termasuk pembayaran tagihan dan TKD, dapat segera dilaksanakan.

Kendati demikian, kami berupaya agar seluruh prosesnya bisa selesai secepat mungkin agar perputaran uang di masyarakat kembali normal,” tegas pihak BKAD.

Dengan langkah percepatan tersebut, pemerintah berharap roda ekonomi Boalemo kembali bergerak dan tekanan terhadap ASN maupun pelaku usaha dapat segera mereda.

Berita Terkait

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?
Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif
Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?
Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal
Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati
PKM Berlian Gelar Pelayanan KB Serentak Gratis dalam Rangka Harganas ke-33
Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 20:36 WITA

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?

Minggu, 28 Juni 2026 - 00:32 WITA

Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:56 WITA

Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:05 WITA

Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal

Rabu, 24 Juni 2026 - 18:31 WITA

Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati

Berita Terbaru