Trilogis (Opini/Tajuk) — Proses suksesi Sekretaris Daerah (Sekda) Boalemo kini menjadi sorotan tajam. Bukan hanya soal siapa yang terpilih, melainkan tentang bagaimana standar logika birokrasi dan akademik diuji di hadapan publik. Di satu sisi kita melihat kualifikasi mentereng, namun di sisi lain terdapat fakta lapangan yang kontradiktif.
- Ironi Kepakaran: Profesor Pertanian di Balik Nasib “Kakao”
Hadirnya seorang Profesor di bidang Pertanian sebagai Sekda seharusnya menjadi angin segar bagi Boalemo yang notabene adalah daerah agraris. Namun, gelar akademik tertinggi ini justru memicu pertanyaan kritis yang menyakitkan:
- Bagaimana mungkin seorang pakar dengan gelar Profesor Pertanian justru meninggalkan catatan merah pada program unggulan “Kakao” saat menjabat sebagai Kepala Dinas?
- Apakah teori akademik yang dimiliki tidak mampu membedah realitas teknis di lapangan, ataukah jabatan Kadis saat itu hanya sekadar persinggahan administratif?
Kegagalan program di sektor yang menjadi keahlian utamanya (pertanian) seharusnya menjadi catatan krusial bagi Panitia Seleksi (Pansel). Jika seorang ahli di bidangnya saja gagal mengeksekusi program di sektor tersebut, apa jaminan ia mampu mengelola seluruh administrasi kabupaten yang jauh lebih kompleks?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
2. Standar yang Bergeser: Dari PIM 1 ke Kedekatan Politik
Publik secara otomatis membandingkan dengan standar yang ditinggalkan oleh Sekda sebelumnya. Sosok pendahulu yang merupakan putra daerah, bergelar Doktor, dan telah mengantongi sertifikat PIM 1 (jenjang tertinggi diklat kepemimpinan ASN), adalah bukti bahwa Boalemo pernah dipandu oleh standar birokrasi yang sangat tinggi.
Pergeseran ini menimbulkan spekulasi liar:
- Apakah gelar Profesor digunakan sebagai “tameng intelektual” untuk menutupi minimnya rekam jejak keberhasilan birokrasi?
Mengapa Pansel seolah mengabaikan aspek PIM 1 dan keberhasilan nyata di lapangan, lalu lebih memilih sosok yang secara informal santer disebut memiliki kedekatan khusus (budi politik) dengan pimpinan daerah?
3. Menguji Integritas Akademisi di Kursi Birokrasi
Sebagai seorang Dosen dengan gelar Profesor, yang bersangkutan memikul beban moral akademik yang besar. Namun, publik patut curiga jika proses seleksi ini hanya menjadi formalitas administratif untuk melegitimasi kepentingan politik.
Jabatan Sekda yang diraih melalui “jalur kedekatan”—seperti yang diisukan—daripada jalur prestasi nyata, akan menciptakan preseden buruk. Bagaimana sang Profesor akan memimpin ribuan ASN di Boalemo untuk bekerja profesional jika ia sendiri naik ke kursi tertinggi melalui proses yang dipertanyakan objektivitasnya?
Terakhir, Penulis berpendapat, Gelar Profesor adalah kehormatan akademik yang luar biasa, namun dalam birokrasi, yang dibutuhkan adalah eksekusi dan integritas. Publik Boalemo tidak sedang membutuhkan kuliah teori di kantor bupati; mereka membutuhkan solusi atas kemacetan ekonomi dan kegagalan program-program daerah.
Jika seleksi Sekda ini hanya menjadi ajang “balas budi politik” dengan mengandalkan gelar akademik sebagai sampulnya, maka Boalemo sedang berjalan menuju kemunduran tata kelola pemerintahan. Kita menunggu: apakah sang Profesor Pertanian ini mampu membayar kegagalan “Kakao” dengan prestasi baru, atau justru gelar tersebut hanya akan terkubur di bawah bayang-bayang kepentingan kekuasaan?
Penulis : Reyn Daima|Redaksi
