Sinergi Pemprov dan DPRD Wujudkan Bantuan Pangan untuk Ketahanan Keluarga. Hardi Mopangga Apresiasi Gubernur Gorontalo

- Jurnalis

Rabu, 24 September 2025 - 18:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(Boalemo) – Anggota DPRD Gorontalo, Hardi Mopangga, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo, Ir. Gusnar Ismail, M.M., atas bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat. Bantuan ini ditujukan khusus untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar Ismail menjelaskan bahwa program bantuan pangan ini merupakan wujud nyata dari sinergi antara pemerintah dan legislatif.

Bantuan pangan yang diserahkan kepada masyarakat ini adalah hasil dari aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD,” ungkapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, penentuan penerima bantuan juga didasarkan pada hasil evaluasi langsung dari pemerintah desa.

Baca Juga :  Fraksi Demokrat Dorong Perda Tanggung Jawab Sosial dan Perda Pertambangan

Bantuan Pangan untuk Ketahanan Keluarga

Gusnar Ismail berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Saya berharap bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” tambahnya.

Pemberian bantuan ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama di tengah potensi kerawanan pangan. Program ini membuktikan komitmen pemerintah provinsi dalam memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga :  Tinjau Korban Banjir di Potanga, Masyarakat: “Terima Kasih Pak Gubernur Gusnar Ismail!”

Dasar Hukum dan Tujuan Strategis

Pemberian bantuan ini memiliki landasan hukum yang jelas, yakni merujuk pada program pemerintah pusat yang bertujuan untuk menjaga ketahanan dan stabilitas pangan masyarakat.

Dalam kondisi rawan pangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berita Terkait

Kritik Tajam Penyerahan Remisi di Ruang Publik, Helmi: Abaikan Aspek Hukum, Psikologis, dan Etika Humanis
Ditengah Fiskal Tertekan, Rp6 Miliar Digelontorkan: Proyek Jalan atau Pengalihan Isu?
Ketua DPRD diperiksa, Dugaan Perdis Fiktif DPRD Boalemo Makin Terang?
Beda Sikap Aparat dan Pengacara, Satreskrim Membisu, Advokat Tegaskan Tito CS Sudah Berstatus Tersangka
Kejari Boalemo Periksa Sejumlah Anggota DPRD Terkait Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif 2020–2022
Menuju Indonesia Emas, Kapolres Boalemo & DPD KNPI Targetkan Boalemo Zero Miras dan Judi
Rakor Ditutup, Pemkab Boalemo Siap Tekan Angka Penyakit
Ironi Gelar Profesor dan “Lonceng Kematian” Meritokrasi di Boalemo

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:13 WITA

Kritik Tajam Penyerahan Remisi di Ruang Publik, Helmi: Abaikan Aspek Hukum, Psikologis, dan Etika Humanis

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:57 WITA

Ditengah Fiskal Tertekan, Rp6 Miliar Digelontorkan: Proyek Jalan atau Pengalihan Isu?

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:13 WITA

Ketua DPRD diperiksa, Dugaan Perdis Fiktif DPRD Boalemo Makin Terang?

Kamis, 13 Agustus 2026 - 15:21 WITA

Beda Sikap Aparat dan Pengacara, Satreskrim Membisu, Advokat Tegaskan Tito CS Sudah Berstatus Tersangka

Selasa, 11 Agustus 2026 - 17:11 WITA

Kejari Boalemo Periksa Sejumlah Anggota DPRD Terkait Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif 2020–2022

Berita Terbaru