Trilogis.id (Tajuk/Opini) — Kontroversi pembongkaran Tugu Jagung oleh Pemerintah Daerah Boalemo menyisakan pertanyaan besar: apakah kita sedang membangun peradaban, atau justru sedang menggusurnya secara perlahan? Apa yang awalnya dianggap sekadar persoalan estetika ruang publik, kini menjelma menjadi polemik tajam tentang identitas, sejarah, dan arah kebijakan publik.
Tugu Jagung bukan sekadar tugu. Ia adalah simbol yang dibangun dengan penuh makna oleh pemerintahan Darwis Moridu – Anas Jusuf (periode DAMAI), sebagai penghormatan kepada para petani—mereka yang selama ini menopang perekonomian daerah dari sektor pertanian. Di tengah industrialisasi dan perubahan zaman, tugu ini hadir untuk mengingatkan bahwa kekuatan pangan lokal tetaplah pondasi utama pembangunan daerah.
Dalam konteks ini, membongkar tugu tersebut bukan hanya tindakan fisik semata, tapi bisa dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap sejarah dan penghinaan terhadap nilai-nilai yang melekat di dalamnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah saat ini berdalih, pembongkaran dilakukan demi pembangunan videotron sebagai salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Narasi ini, meski terdengar masuk akal dari sudut pandang fiskal, sejatinya menyisakan banyak lubang logika. Jika benar ingin berinovasi dan menciptakan sumber pendapatan baru, mengapa harus mengorbankan simbol publik yang telah lebih dulu memiliki tempat di hati masyarakat?
Anas Jusuf, mantan Wakil Bupati sekaligus Pelaksana Tugas Bupati Boalemo pada periode 2017–2022, menyuarakan kekecewaannya secara terbuka. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya menyediakan alternatif lain tanpa harus meratakan Tugu Jagung dengan tanah seeprti diberitakan disalah satu media.
Kritik ini bukan semata reaksi emosional, tetapi suara dari seseorang yang memahami betul makna dan tujuan awal pendirian tugu tersebut: sebagai penghargaan kepada rakyat kecil, khususnya petani, yang jasanya sering kali diabaikan dalam narasi besar pembangunan.
Kita tidak sedang mempermasalahkan pembangunan videotron itu sendiri. Dalam dunia modern, visualisasi informasi publik adalah kebutuhan. Tapi ketika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan simbol sejarah, tanpa konsultasi publik, tanpa kajian dampak sosial, dan tanpa penghormatan terhadap warisan pemerintahan sebelumnya, maka kita sedang berjalan mundur atas nama kemajuan.
Pembangunan yang baik adalah yang mampu mengintegrasikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bukan yang menghapus jejak sejarah demi ambisi estetik atau proyek jangka pendek yang berorientasi angka.
Apakah pemerintah benar-benar telah mempertimbangkan nilai kultural dan emosi kolektif yang melekat pada Tugu Jagung? Atau ini hanya bagian dari upaya “mendekonstruksi” warisan politik pemerintahan sebelumnya?
Dalam kondisi keuangan negara yang sedang ketat, di mana pemerintah pusat tengah mendorong efisiensi anggaran, daerah memang dituntut untuk lebih kreatif mencari sumber PAD. Namun kreativitas tanpa kearifan hanyalah kesia-siaan. Pembangunan haruslah partisipatif, inklusif, dan berlandaskan pada nilai—bukan sekadar proyek.
Sebagai warga, kita tidak hanya berhak mengetahui ke mana arah kebijakan daerah, tapi juga berhak mempertanyakan motif di baliknya. Dalam kasus ini, publik seolah dilibatkan hanya sebagai penonton, bukan sebagai subjek yang ikut menentukan wajah daerahnya sendiri.
Tulisan ini bukan ajakan untuk melawan pembangunan. Ini adalah ajakan untuk berpikir lebih jernih, kritis, dan berani bertanya: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Apakah benar rakyat, atau hanya segelintir elite yang memainkan narasi pembangunan sebagai kedok atas agenda politik tertentu?
Tugu Jagung memang telah dibongkar. Tapi ingatan masyarakat tidak semudah itu dihapus. Dan sejarah, bagaimanapun, akan selalu mencatat: bahwa di satu masa, atas nama PAD dan videotron, sebuah simbol perjuangan rakyat kecil pernah dikorbankan tanpa ampun.
Lantas bagaimana jika pemerintah daerah membangun Videotron namun tetap menggunakan icon jagung sebagai bagian dari videotronnya ??
