Trilogis.id, Boalemo – Isu yang berkembang terkait pekerjaan proyek jalan nasional di wilayah Paguyaman–Tabulo, Kabupaten Boalemo, mendapat atensi serius dari anggota DPRD Boalemo, Hardi Syam Mopangga.
Legislator yang dikenal vokal ini menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan pengawasan terhadap proyek strategis senilai Rp83 miliar tersebut.
Langkah ini diambil sebagai wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak sedang mencari-cari kekurangan, tetapi menjalankan tugas konstitusional. Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Hardi kepada Trilogis.id, Jumat, (4/7/2025).
Proyek infrastruktur yang berada di bawah koordinasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Gorontaloitu menjadi perhatian khusus, mengingat Kabupaten Boalemo merupakan satu-satunya daerah di provinsi ini yang memperoleh alokasi dana sebesar itu dari program strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hardi menegaskan, fungsi kontrol legislatif bukanlah formalitas, melainkan instrumen untuk memastikan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan.
“Saya telah menjadwalkan kunjungan kerja ke lokasi proyek dalam waktu dekat. Kami ingin melihat secara langsung apakah pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai spesifikasi teknis, mutu material, serta waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, mulai dari pelaksana proyek, pengawas teknis, hingga masyarakat sekitar, untuk menciptakan suasana pembangunan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
Sebagai penutup, Hardi Syam Mopangga menegaskan bahwa setiap proyek yang dibiayai oleh negara harus memberi manfaat maksimal bagi rakyat, bukan menjadi ladang kompromi dan kepentingan jangka pendek.
“Kami hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penjaga agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat. Karena ketika pembangunan gagal, maka yang paling terdampak adalah masyarakat kecil yang menggantungkan harapannya pada jalan yang layak dan akses yang terbuka”.
