Trilogis (Opini/Tajuk) –– Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Boalemo kini tengah menjadi sorotan tajam. Di tengah harapan publik akan hadirnya birokrat yang kompeten, aroma “pengaturan skor” justru tercium menyengat. Dugaan bahwa seleksi ini hanyalah formalitas administratif untuk melegitimasi nama Nurdin Baderan sebagai Sekda terpilih mulai menguat, menciptakan skeptisisme terhadap komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).
1. Seleksi Terbuka atau Sekadar Seremonial?
Pasal 108 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Namun, jika benar nama pemenang sudah “dikunci” sebelum pleno berakhir, maka tim panitia seleksi (Pansel) patut dipertanyakan integritasnya. Jurnalisme yang sehat mengharuskan kita mempertanyakan: apakah instrumen seleksi ini digunakan untuk mencari yang terbaik, atau sekadar menjadi stempel hukum bagi pilihan subjektif penguasa?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Publik berhak curiga ketika desas-desus mengenai “calon tunggal dalam selimut” menjadi konsumsi umum. Tanpa transparansi nilai dan proses yang akuntabel, seleksi ini hanya akan menjadi panggung sandiwara birokrasi.
2. Rekam Jejak: Kegagalan Kakao dan Mitigasi yang Absen
Kritik terhadap figur Nurdin Baderan bukan tanpa landasan. Menengok kembali periode 2012-2017 saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, kegagalan program unggulan kakao menjadi catatan hitam yang sulit dihapus.
Secara literatur kebijakan publik, keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada analisis dampak lingkungan dan mitigasi risiko. Penyaluran benih kakao ke wilayah pesisir—yang secara geografis tidak cocok bagi tanaman tersebut—adalah bukti kegagalan manajerial dan teknis yang fatal. Benih yang mati massal bukan sekadar kerugian hayati, melainkan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menempatkan figur dengan rekam jejak kegagalan strategis pada posisi Sekda—yang merupakan “panglima” administrasi daerah—tentu memicu kekhawatiran akan terulangnya inefisiensi kebijakan di masa depan.
3. Anomali Pelantikan: “Penumpang Gelap” di BKAD
Kecurigaan terhadap pola mutasi jabatan di Boalemo semakin diperkuat dengan insiden pelantikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Bagaimana mungkin sebuah jabatan yang tidak dibuka dalam proses seleksi terbuka (lelang jabatan), tiba-tiba dilantik bersamaan dengan OPD yang mengikuti prosedur resmi?
Ini adalah pelanggaran etika administrasi yang serius. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, setiap pengisian JPT Pratama wajib melalui seleksi terbuka. Memasukkan nama Kepala BKAD tanpa proses lelang adalah bentuk anomali birokrasi. Praktik “penumpang gelap” seperti ini mencederai prinsip keadilan bagi ASN lain yang berkompeten dan merusak tatanan meritokrasi yang sedang dibangun.
Menguji Nyali Pengawas
Fenomena ini menjadi ujian bagi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan lembaga pengawas lainnya untuk turun tangan. Jabatan Sekda adalah jantung birokrasi; jika jantung tersebut dipasang melalui proses yang cacat etika dan sarat akan kepentingan primordial/kedekatan personal, maka pelayanan publik di Boalemo dipertaruhkan.
Rakyat Boalemo tidak butuh Sekda yang hanya pandai menyenangkan pimpinan, tetapi Sekda yang mampu mengelola daerah dengan basis data, mitigasi yang matang, dan ketaatan mutlak pada aturan main. Jangan sampai seleksi ini hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi yang dibungkus dengan narasi prosedur formal.
Penulis : Reyn Daima|Redaksi
