Trilogis.id_(BOALEMO) – Retorika efisiensi anggaran yang berulang kali digaungkan Pemerintah Kabupaten Boalemo kini dipertanyakan kebenarannya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut-sebut menuntut pengetatan ikat pinggang, keputusan untuk membeli mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati justru memantik kemarahan publik dan kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Nanang Syawal, tokoh muda dan pengamat kebijakan publik Boalemo, tidak menyembunyikan kekecewaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut langkah ini sebagai “ironi yang menyakitkan“ di hadapan penderitaan rakyat. “Ini paradoks. Satu sisi pemerintah bicara soal efisiensi, pemangkasan kegiatan, dan pengendalian belanja. Tapi di sisi lain, justru membeli mobil dinas baru untuk kepala daerah. Di mana letak keberpihakannya pada rakyat? Apakah suara rakyat yang kelaparan tak didengar?” ujar Nanang kepada Trilogis.id, Rabu (23/07/2025).
Nanang menilai, pembelian kendaraan dinas mewah di tengah narasi pengetatan anggaran adalah bukti inkonsistensi mencolok dalam pengelolaan fiskal daerah.
Menurutnya, jika prinsip efisiensi benar-benar dijunjung tinggi, maka setiap rupiah anggaran seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, bukan untuk belanja yang bersifat konsumtif dan prestisius.
“Mobil dinas itu jauh dari kategori prioritas mendesak. Sementara banyak fasilitas publik yang kritis, seperti layanan kesehatan yang minim, infrastruktur yang rusak parah, hingga minimnya dukungan bagi sektor pendidikan dan UMKM lokal, masih berteriak minta perhatian,” tegasnya, menyoroti jurang antara kebutuhan riil rakyat dan prioritas belanja pemerintah.
Situasi ini semakin diperparah dengan kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan dampak ekonomi pasca-pandemi dan tekanan inflasi.
“Pembelian mobil dinas ini bukan hanya soal pemborosan, tapi soal kepekaan sosial yang tumpul. Pesan moral yang sampai ke rakyat adalah bahwa pemimpin abai terhadap kesulitan mereka, justru sibuk memanjakan birokrasi,” tambah Nanang, menggarisbawahi potensi keruntuhan kepercayaan publik.
Ia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boalemo untuk segera mengaktifkan fungsi pengawasan anggaran secara lebih agresif.
Nanang menuntut agar DPRD memastikan setiap rupiah pajak yang dibayarkan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan mendesak dan mendasar.
“Ini bukan sekadar soal mobil, ini adalah cerminan dari wibawa kepemimpinan. Jika pemerintah tak mampu membaca jeritan dan kebutuhan mendesak rakyatnya, maka kredibilitas mereka akan ambruk di mata publik hanya karena simbol-simbol kemewahan seperti ini,” pungkasnya, memberikan peringatan keras.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Boalemo belum memberikan klarifikasi resmi terkait besaran anggaran maupun justifikasi di balik keputusan pembelian mobil dinas baru tersebut. Diamnya pemerintah daerah semakin menambah daftar pertanyaan yang harus dijawab di hadapan masyarakat Boalemo.
