Isak Tangis dan Doa iringi pemberhentiannya. DPRD: Terima Kasih atas dedikasinya Wahyudin Moridu

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 13:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(Gorontalo) — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (22/9/2025), berlangsung dalam suasana haru ketika diumumkan secara resmi pemberhentian anggota dewan, Wahyudin Moridu.

Suasana ruang sidang seketika hening saat Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD, Umar Karim, membacakan kesan sekaligus keputusan lembaga etik dewan. Dengan suara bergetar, Umar menyebut Wahyudin sebagai figur yang tegas, kritis, dan selama ini dikenal gigih memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Nada emosional juga datang dari Ghalib Lahidjun, kolega Wahyudin dari Fraksi Golkar. Ia menyinggung kiprah sahabatnya itu dalam Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perkebunan Sawit. Bahkan Ghalib sempat melantunkan doa, “Wahai Allah, Pemilik segala kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut dari siapa pun yang Engkau kehendaki,” yang membuat ruang sidang terdiam khidmat.


Awal Kasus: Video Viral

Polemik ini berawal dari beredarnya potongan video Wahyudin yang menyinggung soal “memiskinkan negara”. Video tersebut viral sejak Jumat (19/9/2025) dan memicu gelombang reaksi publik. Berbagai kalangan mendesak agar Wahyudin segera dicopot dari jabatannya sebagai wakil rakyat.

Merespons hal itu, DPP PDI Perjuangan bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 tertanggal 20 September 2025, yang mencabut status keanggotaan Wahyudin sebagai kader partai.

Baca Juga :  “Korupsi dimasa Pandemi”, Kajari Janji seriusi Dugaan Perdis Fiktif DPRD Boalemo

Sidang Etik BK DPRD

Tidak berhenti di tingkat partai, BK DPRD Gorontalo juga memproses aduan etik yang masuk. Sidang tetap digelar meskipun Wahyudin tidak hadir, dan diputuskan secara in absentia.

Berdasarkan Keputusan BK Nomor 1 Tahun 2025, Wahyudin dinyatakan melanggar sumpah jabatan dan kode etik anggota DPRD. Sanksinya tegas: pemberhentian dari keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo.

“Sidang etik tetap kami jalankan meskipun DPP PDI Perjuangan sudah mengeluarkan keputusan. Aduan telah masuk, sehingga BK wajib memberikan kepastian hukum agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Apalagi, bukti yang kami kantongi lebih dari dua alat bukti,” ujar Umar Karim.


Dua Keputusan Pemberhentian

Dengan demikian, Wahyudin menghadapi dua keputusan pemberhentian sekaligus:

  1. Dari internal partainya, PDI Perjuangan;

  2. Dari lembaga DPRD Provinsi Gorontalo melalui mekanisme etik.

Baca Juga :  Buntut dari pernyataan Rum Pagau berujung pada Laporan Polisi

Umar Karim menegaskan, keduanya sah secara hukum, berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Ia menambahkan, tindak lanjut administratif kini tinggal menunggu usulan resmi pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum diterbitkan SK pemberhentian definitif.

“Keputusan DPP PDI Perjuangan relatif lebih cepat ditindaklanjuti DPRD, karena hanya membutuhkan pengusulan pimpinan dewan ke Mendagri. Proses ini memastikan kepastian hukum sekaligus menjaga marwah lembaga,” tutup Umar Karim.

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?
Kerugian Capai Rp2,1 M, Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo, Kejari Tetapkan Dua Tersangka
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Tracing TB Rangkaian CKG di Desa Bongo Tua

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Selasa, 17 November 2026 - 22:38 WITA

Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?

Berita Terbaru