Trilogis.id_(Boalemo) – Komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo dalam mengusut kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif anggota DPRD periode 2019–2024 semakin menguat. Kepala Kejari Boalemo, Nurul Anwar, secara tegas mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima arahan langsung dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai bentuk penegasan atas keseriusan penanganan perkara ini.
“Arahan dari pimpinan jelas—penanganan harus dilakukan dengan penuh integritas, profesional, dan sesuai kaidah hukum. Ini bukan sekadar kasus lokal, tapi bagian dari agenda nasional dalam pemberantasan korupsi,” ujar Nurul dalam konferensi pers, Rabu (7/8).
Lebih jauh, ia menyebut bahwa penindakan ini juga sejalan dengan program strategis Asta Cita Presiden Terpilih Prabowo Subianto, khususnya pada poin ke-7 yang menitikberatkan pada penguatan pemberantasan korupsi di lembaga negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski menyatakan keseriusannya, Kajari tidak menutupi bahwa proses penyidikan menghadapi hambatan teknis. Hingga kini, tim penyidik masih berupaya memenuhi syarat formil dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHAP, untuk menetapkan tersangka.
“Proses ini tidak sederhana karena menyangkut banyak pihak dan posisi strategis. Tapi kami tetap melangkah. Rekan-rekan penyidik bekerja dengan kehati-hatian, bukan karena tekanan, tapi karena kami ingin penanganannya tuntas dan berdampak,” jelas Nurul.
Yang mengejutkan, Kejari Boalemo juga membuka kemungkinan bahwa perkara ini tidak berhenti pada pelanggaran administratif, tetapi telah merambah ke ranah politik praktis. Nurul mengungkap adanya indikasi praktik money Politics yang terkait langsung dengan mekanisme perjalanan dinas fiktif tersebut.
“Kami menemukan sinyal kuat soal adanya pengaturan anggaran yang tidak semestinya dan kemungkinan besar berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Ini bukan hanya dugaan teknis, tapi juga politis,” katanya.
Menurutnya, Kejari akan menelusuri sejumlah lokasi yang diyakini menjadi tempat berlangsungnya transaksi ataupun rekayasa dokumen. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menyeluruh dalam menyingkap dugaan korupsi sistemik di lingkungan legislatif daerah.
Pernyataan terbuka ini sontak mendapat respons positif dari publik yang sebelumnya mulai pesimistis terhadap penegakan hukum di daerah. Masyarakat menaruh harapan besar agar kejaksaan benar-benar dapat menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya.
Langkah Kejari Boalemo dinilai bisa menjadi preseden penting dalam membongkar praktik penyimpangan anggaran di balik rutinitas perjalanan dinas dan birokrasi formal.
Jika konsisten, kasus ini dapat menjadi pintu masuk menuju reformasi keuangan daerah dan membongkar jejaring kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik meja rapat dan stempel institusi.
