Trilogis (Opini/Tajuk) — Di bawah lampu kristal gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, sebuah panggung sandiwara baru saja digelar dengan apik. Pemerintah Kabupaten Boalemo, dipimpin langsung oleh duet Bupati Rum Pagau dan Wakil Bupati Lahmuddin Hambali, tampil memukau dalam ekspose “Manajemen Talenta ASN” pada Kamis, 30 April 2026.
Narasi yang dibangun begitu surgawi: penempatan berbasis kompetensi, rencana suksesi yang presisi, hingga janji tentang birokrasi profesional yang akuntabel. Namun, bagi publik yang jeli, tepuk tangan di Jakarta terasa hambar dan menyisakan getir. Sebab, di balik senyum formal di ibu kota, “ruh” dari sistem merit itu sendiri sedang sekarat di tanah Boalemo.
Ironi Sang “Koki” Tanpa Resep Transparan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang “Manajemen Talenta” yang sistematis, sementara pelantikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dilakukan seolah-olah sedang membagi-bagikan menu di ruang gelap? Jabatan strategis yang mengelola napas keuangan daerah itu diisi tanpa melalui mekanisme Seleksi Terbuka (Selter) atau job bidding.
Ini bukan sekadar urusan administratif; ini adalah penghinaan terhadap setiap ASN di Boalemo yang selama ini percaya bahwa prestasi dan karier diraih dengan keringat kompetensi, bukan dengan kedekatan atau “karpet merah” kekuasaan.
Lompatan Quantum: Menabrak Logika dan Aturan
Kepedihan birokrasi kian memuncak saat kabar “Lompatan Quantum” menyeruak. Seorang Kepala Sekolah, yang dunianya adalah kapur tulis dan kurikulum, tiba-tiba didaratkan di kursi Kepala Dinas Koperasi.
Logika manajemen mana yang bisa membenarkan fungsional kependidikan beralih ke manajerial tanpa pernah mencicipi dinginnya bangku staf di bidang terkait selama minimal 5 tahun? Jika pengalaman bidang diabaikan, maka “Selter” yang dibanggakan di Jakarta tak lebih dari sekadar stempel legalitas untuk meloloskan figur yang dipaksakan.
BKN: Jangan Hanya Menelan “Laporan Manis”
Ekspose di BKN Pusat yang dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Deputi Pembinaan Manajemen dan Direktur Pengadaan ASN seharusnya menjadi ajang pengawasan, bukan sekadar ritual seremonial.
Pertama, integritas manajemen talenta dipertaruhkan ketika praktik di lapangan berbanding terbalik dengan presentasi di meja kerja.
Kedua, jika pelantikan BKAD dan Kadis Koperasi tetap dibiarkan tanpa evaluasi mendalam, maka Boalemo sedang menyiapkan bom waktu berupa maladministrasi yang berujung pada gugatan hukum.
Menjaga Marwah Sebelum Rubuh
Publik Boalemo tidak butuh foto-foto pejabat yang tersenyum di Jakarta jika di daerah mereka sendiri, aturan main ditekuk sesuai selera. Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus sadar bahwa setiap kebijakan pelantikan yang cacat prosedur adalah langkah mundur bagi demokrasi lokal.
Jangan sampai ekspose di Jakarta hanya menjadi “tirai indah” untuk menutupi borok nepotisme dan ketidakadilan birokrasi di rumah sendiri. Rakyat dan ASN Boalemo sedang menonton: apakah manajemen talenta ini adalah komitmen nyata, atau sekadar teater politik demi mengamankan “pesanan” tertentu?
Integritas tidak butuh panggung mewah di Jakarta; ia butuh keberanian untuk taat aturan di Boalemo.
