DPRD Boalemo Gelar Rapat Paripurna Bahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 23:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Boalemo, 23 September 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Boalemo pada Selasa malam (23/9/2025) pukul 19.30 WITA. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Boalemo, Hi. Karyawan Eka Putra Noho, S.Sos, didampingi Wakil Ketua I, Husain Etango. Dari pihak eksekutif, rapat turut dihadiri oleh Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali, beserta jajaran pemerintah daerah.

Agenda Paripurna

Rapat paripurna ini membahas empat agenda utama, yakni:

  1. Penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

  2. Penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

  3. Penandatanganan Surat Keputusan DPRD dan Berita Acara Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

  4. Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah.

Wujud Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah

Ketua DPRD, Eka Putra Noho, menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bentuk komitmen DPRD Boalemo bersama Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  Pres BEM UNG Abuse Of Power??

Sementara itu, kehadiran Wakil Bupati Lahmudin Hambali menjadi simbol keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan APBD Perubahan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dasar Regulasi

Pelaksanaan pembahasan APBD Perubahan berlandaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap perubahan APBD harus melalui mekanisme persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

Dengan digelarnya rapat ini, diharapkan program pembangunan Kabupaten Boalemo dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat di sisa tahun anggaran berjalan

Berita Terkait

Perangi DBD dan Malaria, Pemuda Patimura Kolaborasi Lintas Sektor Gelar Bakti Sosial di Tilamuta
Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?
Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif
Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?
Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal
Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati
Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 10:18 WITA

Perangi DBD dan Malaria, Pemuda Patimura Kolaborasi Lintas Sektor Gelar Bakti Sosial di Tilamuta

Senin, 29 Juni 2026 - 20:36 WITA

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?

Minggu, 28 Juni 2026 - 00:32 WITA

Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:56 WITA

Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?

Rabu, 24 Juni 2026 - 18:31 WITA

Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati

Berita Terbaru