Trilogis (Tajuk/Opini) – Di tengah berbagai klaim pembangunan yang terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Boalemo, masih terdapat wajah lain yang seolah luput dari perhatian. Jalan di Dusun II, Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, tepat di kawasan Pelabuhan Tilamuta dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), hingga kini tetap rusak parah meski telah puluhan tahun menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.
Dari pantauan di lokasi, jalan dipenuhi lubang besar, genangan air, serta hamparan batu yang membahayakan pengendara. Saat musim hujan, hampir seluruh badan jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Kondisi tersebut menyulitkan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk melintas.
Ironisnya, jalan tersebut bukan berada di wilayah terpencil. Lokasinya justru berada di kawasan strategis yang menjadi pusat aktivitas nelayan dan perdagangan hasil laut, salah satu sektor unggulan Kabupaten Boalemo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setiap hari, jalan itu dilalui nelayan yang membawa hasil tangkapan, pedagang ikan, kendaraan pengangkut es batu dan bahan bakar, siswa-siswi yang berangkat ke sekolah, masyarakat umum, hingga pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Boalemo.
Namun, selama bertahun-tahun, kondisi jalan tak kunjung berubah.
Jalan Rusak, Cerita Derita Warga Tak Pernah Berakhir
Bagi masyarakat sekitar, jalan tersebut bukan sekadar infrastruktur, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari,—Setiap orang memiliki kisahnya sendiri.
Anak-anak sekolah sering terlambat pulang karena sopir angkutan umum enggan masuk ke kawasan itu akibat jalan yang rusak. Bahkan pada pagi hari, angkutan umum hampir tidak pernah melintas menuju kawasan pelabuhan.
Akibatnya, banyak siswa hanya bisa berharap mendapat tumpangan dari kendaraan pengangkut ikan atau warga yang memiliki kendaraan pribadi.
Bagi keluarga nelayan yang hidup dengan keterbatasan ekonomi, kondisi ini menjadi persoalan serius. Tidak semua orang tua mampu memiliki kendaraan untuk mengantar anak ke sekolah.
Situasi tersebut mempersempit akses pendidikan bagi anak-anak pesisir. Warga menilai kondisi itu turut menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian anak memilih berhenti sekolah karena sulitnya akses transportasi.
Ketika hujan turun, penderitaan semakin terasa. Jalan berubah menjadi kubangan besar yang hampir menutup seluruh badan jalan. Pengendara harus mempertaruhkan keselamatan setiap kali melintas.
Pemerintah Tak Hadir, Warga Menolong Diri Sendiri
Yang lebih menyayat, upaya memperbaiki jalan bukan datang dari pemerintah.
Selama ini, warga menyebut jalan tersebut justru sering ditimbun secara swadaya oleh Pak Raman Husain, seorang pengemudi bentor yang setiap hari mencari nafkah dengan mengangkut hasil tangkapan nelayan, es batu, bahan bakar, hingga kebutuhan operasional nelayan lainnya.
Dengan kemampuan yang terbatas, ia berulang kali membeli atau mengumpulkan material untuk menutup lubang-lubang di jalan agar kendaraan masih dapat melintas.
Apa yang dilakukan Pak Raman menjadi gambaran nyata bagaimana masyarakat dipaksa menggantikan peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa akses jalan yang layak.
Kawasan Strategis, Tetapi Terlupakan
Pelabuhan Tilamuta merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Boalemo.
Setiap hari terjadi perputaran ekonomi dari aktivitas penangkapan ikan, distribusi hasil laut, perdagangan, hingga pelayanan pemerintahan melalui Dinas Perikanan.
Namun, kondisi jalan menuju kawasan tersebut justru memperlihatkan ironi.
Di satu sisi pemerintah terus berbicara tentang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi di sisi lain akses menuju pusat ekonomi itu sendiri dibiarkan rusak selama puluhan tahun.
Padahal, infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang distribusi hasil perikanan, keselamatan pengguna jalan, serta kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Buta, DPRD Bisu?
Kekecewaan warga pun semakin besar.
Selama puluhan tahun, jalan itu tetap rusak tanpa perbaikan yang berarti. Pergantian kepala daerah maupun anggota DPRD tidak membawa perubahan bagi masyarakat yang setiap hari harus bergelut dengan lumpur dan lubang.
Kritik masyarakat kemudian mengerucut pada satu pertanyaan sederhana:
“Kemana uang rakyat selama ini dialokasikan jika jalan menuju kawasan ekonomi unggulan saja dibiarkan rusak puluhan tahun?”.
Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan dilakukan secara adil dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Jalan yang layak bukan sekadar proyek fisik, melainkan fasilitas publik yang berpengaruh langsung terhadap pendidikan, ekonomi, keselamatan, dan kualitas hidup warga.
Kini, masyarakat Dusun II Desa Pentadu Timur tidak lagi berharap pada janji. Mereka menunggu tindakan nyata agar jalan menuju pelabuhan yang setiap hari menjadi denyut ekonomi Boalemo tidak terus menjadi simbol ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat yang mereka layani.
Penulis : Reyn Daima
