Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis (Opini/Tajuk) — Skandal korupsi perjalanan dinas (perdis) fiktif di lingkungan DPRD sering kali direduksi menjadi sekadar pelanggaran administratif atau kesalahan operasional birokrasi kelas menengah. Penegakan hukum kerap berhenti pada meja mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Kepala Bagian Legislasi. Para aktor teknis ini diposisikan sebagai “tumbal administratif,” sementara aktor intelektual dan pengendali anggaran yang sebenarnya melenggang tanpa tersentuh.

Di sinilah politik determinasi hukum bekerja secara telanjang: hukum tidak lagi otonom, melainkan dikooptasi dan ditentukan oleh konstelasi kekuasaan politik yang ada.

Membongkar Lingkaran Sungsang: Bukan Sekadar Sekwan dan Kabag Legislasi
Menjadikan mantan Sekwan dan Kabag Legislasi sebagai tersangka tunggal atau penanggung jawab penuh adalah bentuk pengaburan fakta yang sistematis. Dalam tata kelola keuangan DPRD, pencairan anggaran perjalanan dinas mustahil terjadi tanpa persetujuan, desain, dan kecipratan manfaat oleh pimpinan dewan serta pimpinan fraksi atau partai politik.

Perjalanan dinas fiktif adalah modus klasik perampokan uang negara yang melibatkan rantai komando berlapis. Ketika APH hanya menyasar level birokrat pelaksana, penegakan hukum kehilangan esensinya sebagai instrumen keadilan substantif. Sekwan dan kabag hanyalah eksekutor administratif; otak dan penikmat aliran dana terbesar justru berada di ruang-ruang kekuasaan politik yang lebih tinggi.

Dilema APH: Antara Ketakutan Politik dan Intervensi Massa
Pertanyaan mendasarnya: Mengapa Aparat Penegak Hukum (APH) sering kali mandul ketika menyentuh level pimpinan partai dan elite politik lokal?

Jawabannya terletak pada realitas ketakutan institusional yang membayangi APH. Seperti halnya yang menjadi spekulasi di diskusi para aktivis, wartawan dan LSM, Ada dua ketakutan utama yang melemahkan nyali penegak hukum:

Baca Juga :  Sah. Willy Abdul Nahkodai DPD PPNI Boalemo

1. Intervensi Pimpinan Partai dan Jejaring Kekuasaan: Para pimpinan partai di daerah sering kali memiliki jejaring patronase yang kuat hingga ke tingkat pusat. Pemeriksaan terhadap mereka kerap diidentifikasi sebagai “ancaman politik” bagi stabilitas koalisi atau kekuasaan rezim tertentu, sehingga muncul tekanan non-formal agar kasus dipetieskan atau dibatasi pada level bawah.

2. Ancaman Pengerahan Massa: Ini adalah bentuk mob rule (kekuasaan massa) yang paling efektif. Elite politik lokal kerap menggunakan legitimasi massa pendukung atau simpatisan partai untuk menciptakan ketakutan bahwa penegakan hukum terhadap pimpinan mereka akan memicu instabilitas, kerusuhan,atau gangguan keamanan daerah.
 Ketakutan ini menciptakan dilema determinasi hukum: hukum tunduk pada kalkulasi politik dan keamanan semu, alih-alih menegakkan prinsip equality before the law (kesamaan di hadapan hukum).

Baca Juga :  Equity and Access in Indonesian Education: Addressing Disparities

Menyelamatkan Daerah dari Sandera Politik
Kondusifitas daerah yang diciptakan atas dasar pembiaran terhadap korupsi bukanlah stabilitas yang sesungguhnya, melainkan damai di atas kebusukan. Jika APH terus-menerus tunduk pada ancaman massa dan intervensi pimpinan partai, maka impunitas akan dilembagakan. Kepercayaan publik terhadap hukum akan runtuh, dan anggaran daerah akan terus menjadi bancakan politik oligarki lokal.

Sudah saatnya penegak hukum melepaskan diri dari rasa takut intervensi politik. Kasus perdis fiktif DPRD harus diusut tuntas tanpa pandang bulu—dari level eksekutor birokrasi hingga pimpinan partai yang menikmati hasil kejahatan. Hukum yang determinan terhadap keadilan, bukan terhadap kekuasaan, adalah harga mati jika kita ingin membersihkan daerah dari cengkeraman korupsi berjamaah.

Penulis : Novriant’D

Berita Terkait

Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?
Kerugian Capai Rp2,1 M, Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo, Kejari Tetapkan Dua Tersangka
Bukan Sekadar Lomba, Bupati Rum Pagau Dorong Posyandu Berikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Nostalgia Koalisi Pilkada, Lahmudin Hambali Paparkan Arah Pembangunan Boalemo di Hadapan Kader PKB
PKB Gorontalo Perkuat Konsolidasi, Muhammad Dzikyan Tekankan Politik Berdampak bagi Rakyat

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 00:32 WITA

Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan

Rabu, 18 November 2026 - 00:24 WITA

GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Selasa, 17 November 2026 - 22:38 WITA

Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?

Berita Terbaru