Trilogis (Opini/Tajuk) — Skandal korupsi perjalanan dinas (perdis) fiktif di lingkungan DPRD sering kali direduksi menjadi sekadar pelanggaran administratif atau kesalahan operasional birokrasi kelas menengah. Penegakan hukum kerap berhenti pada meja mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Kepala Bagian Legislasi. Para aktor teknis ini diposisikan sebagai “tumbal administratif,” sementara aktor intelektual dan pengendali anggaran yang sebenarnya melenggang tanpa tersentuh.
Di sinilah politik determinasi hukum bekerja secara telanjang: hukum tidak lagi otonom, melainkan dikooptasi dan ditentukan oleh konstelasi kekuasaan politik yang ada.
Membongkar Lingkaran Sungsang: Bukan Sekadar Sekwan dan Kabag Legislasi
Menjadikan mantan Sekwan dan Kabag Legislasi sebagai tersangka tunggal atau penanggung jawab penuh adalah bentuk pengaburan fakta yang sistematis. Dalam tata kelola keuangan DPRD, pencairan anggaran perjalanan dinas mustahil terjadi tanpa persetujuan, desain, dan kecipratan manfaat oleh pimpinan dewan serta pimpinan fraksi atau partai politik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Perjalanan dinas fiktif adalah modus klasik perampokan uang negara yang melibatkan rantai komando berlapis. Ketika APH hanya menyasar level birokrat pelaksana, penegakan hukum kehilangan esensinya sebagai instrumen keadilan substantif. Sekwan dan kabag hanyalah eksekutor administratif; otak dan penikmat aliran dana terbesar justru berada di ruang-ruang kekuasaan politik yang lebih tinggi.
Dilema APH: Antara Ketakutan Politik dan Intervensi Massa
Pertanyaan mendasarnya: Mengapa Aparat Penegak Hukum (APH) sering kali mandul ketika menyentuh level pimpinan partai dan elite politik lokal?
Jawabannya terletak pada realitas ketakutan institusional yang membayangi APH. Seperti halnya yang menjadi spekulasi di diskusi para aktivis, wartawan dan LSM, Ada dua ketakutan utama yang melemahkan nyali penegak hukum:
1. Intervensi Pimpinan Partai dan Jejaring Kekuasaan: Para pimpinan partai di daerah sering kali memiliki jejaring patronase yang kuat hingga ke tingkat pusat. Pemeriksaan terhadap mereka kerap diidentifikasi sebagai “ancaman politik” bagi stabilitas koalisi atau kekuasaan rezim tertentu, sehingga muncul tekanan non-formal agar kasus dipetieskan atau dibatasi pada level bawah.
2. Ancaman Pengerahan Massa: Ini adalah bentuk mob rule (kekuasaan massa) yang paling efektif. Elite politik lokal kerap menggunakan legitimasi massa pendukung atau simpatisan partai untuk menciptakan ketakutan bahwa penegakan hukum terhadap pimpinan mereka akan memicu instabilitas, kerusuhan,atau gangguan keamanan daerah. Ketakutan ini menciptakan dilema determinasi hukum: hukum tunduk pada kalkulasi politik dan keamanan semu, alih-alih menegakkan prinsip equality before the law (kesamaan di hadapan hukum).
Menyelamatkan Daerah dari Sandera Politik
Kondusifitas daerah yang diciptakan atas dasar pembiaran terhadap korupsi bukanlah stabilitas yang sesungguhnya, melainkan damai di atas kebusukan. Jika APH terus-menerus tunduk pada ancaman massa dan intervensi pimpinan partai, maka impunitas akan dilembagakan. Kepercayaan publik terhadap hukum akan runtuh, dan anggaran daerah akan terus menjadi bancakan politik oligarki lokal.
Sudah saatnya penegak hukum melepaskan diri dari rasa takut intervensi politik. Kasus perdis fiktif DPRD harus diusut tuntas tanpa pandang bulu—dari level eksekutor birokrasi hingga pimpinan partai yang menikmati hasil kejahatan. Hukum yang determinan terhadap keadilan, bukan terhadap kekuasaan, adalah harga mati jika kita ingin membersihkan daerah dari cengkeraman korupsi berjamaah.
Penulis : Novriant’D





















