Belum Periksa Aleg, Integritas Kejari Dipertanyakan Terkait Hibah Pemda. Nasa: Kita Lapor Jamwas Kejagung

- Jurnalis

Kamis, 2 Oktober 2025 - 12:43 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_ (BOALEMO) – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo kembali menuai kritik pedas, kali ini datang dari aktivis lokal, Nanang Syawal. Ia secara terbuka mempertanyakan objektivitas dan independensi lembaga penegak hukum tersebut, terutama setelah adanya dana hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Nanang Syawal menegaskan bahwa ia berencana menyurati Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. Langkah ini diambil karena ia khawatir pengawasan terhadap kasus-kasus di daerah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, tidak berjalan objektif.

Baca Juga :  Muncul lagi, Diduga data Perdis Fiktif DPRD Boalemo: Tak hanya “Mengakali Sistem”, Amanah Rakyat juga diabaikan

Ancaman Konflik Kepentingan pada Dana Hibah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kekhawatiran utama Nanang Syawal berpusat pada pemberian dana hibah dari Pemda Boalemo kepada Kejari. Dana ini, yang prosesnya juga melibatkan persetujuan dari DPRD, dinilai berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang serius.

Menurutnya, situasi ini dapat mengikis objektivitas Kejari dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penuntutan, terutama jika menyangkut kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan Pemda atau DPRD.

“Kami takut objektivitas Kejari hilang. Bagaimana mungkin mereka bisa menuntut kasus yang melibatkan pihak yang baru saja memberikan hibah? Ini seperti menjinakkan pengawas,” ujar Nanang.

Lebih lanjut, ia menyoroti isu dugaan Perjalan  Dinas (Perdis) fiktif yang selalu mencuat dalam pemeriksaan dana hibah. Nanang Syawal khawatir bahwa isu tersebut tidak akan diusut tuntas karena adanya kedekatan hubungan finansial antara Kejari, Pemda, dan DPRD.

“Objektivitas penegakan hukum harus diutamakan. Jika dana hibah ini menimbulkan keraguan publik terhadap independensi Kejari, maka hal tersebut harus segera disikapi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung),” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Boalemo maupun Pemerintah Daerah terkait rencana penyuratan ke Kejagung dan kritik mengenai objektivitas pengawasan dana hibah tersebut.

Berita Terkait

Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Tracing TB Rangkaian CKG di Desa Bongo Tua
Bupati Rum Pagau Pimpin Upacara Kirab Lambang Satuan Yonif 915/Bituo di Boalemo
Munasir Asal Bunyi: Utang Daerah Punya Bukti Nyata, Publik Menagih Transparansi Keuangan Pemerintah
Tingkatkan Kualitas Guru PAUD, Dikbud Boalemo Gelar Bimtek untuk Mananggu dan Botumoito
IKA PMII Boalemo Gelar Yasinan dan Tahlil untuk Fathan Subchi, Diskusi Bergerak dan Berdampak Mengemuka
Semarak Festival Literasi 2026: Lahmudin Hambali Ajak Warga Boalemo Jadikan Membaca Sebagai Gaya Hidup
Cetak Generasi Bermental Juara, Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali Resmi Buka Turnamen Sepak Bola U-12
Rp25 Miliar Sah, Rum Pagau Kembali Gadaikan Boalemo?

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 22:08 WITA

Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Tracing TB Rangkaian CKG di Desa Bongo Tua

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 15:05 WITA

Bupati Rum Pagau Pimpin Upacara Kirab Lambang Satuan Yonif 915/Bituo di Boalemo

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:52 WITA

Munasir Asal Bunyi: Utang Daerah Punya Bukti Nyata, Publik Menagih Transparansi Keuangan Pemerintah

Kamis, 29 Oktober 2026 - 22:22 WITA

Tingkatkan Kualitas Guru PAUD, Dikbud Boalemo Gelar Bimtek untuk Mananggu dan Botumoito

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:46 WITA

IKA PMII Boalemo Gelar Yasinan dan Tahlil untuk Fathan Subchi, Diskusi Bergerak dan Berdampak Mengemuka

Berita Terbaru