Trilogis.id_(Boalemo) – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boalemo terkait pengadaan mobil dinas baru untuk kepala daerah terus menuai sorotan tajam. Kali ini, Kevin Sairullah, seorang tokoh masyarakat dan pengamat kebijakan publik di Boalemo, secara tegas mengkritisi argumen pemerintah dan menyoroti beberapa poin yang dianggapnya janggal dan kurang berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Sairullah, klaim bahwa pengadaan mobil dinas baru adalah untuk “efektivitas pelayanan publik” terkesan normatif dan patut dipertanyakan.
“Di saat banyak warga masih kesulitan akses pendidikan dan kesehatan, mobil dinas baru justru menjadi simbol kemewahan birokrasi yang jauh dari empati publik,” ujar Kevin Sairullah kepada Trilogis.id, Jumat (25/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, “Pelayanan publik bisa tetap berjalan dengan mobil yang layak pakai, bukan harus baru dan mahal.”
Sairullah juga menyoroti aspek perencanaan. Meskipun fakta menunjukkan kebijakan ini telah dibahas bersama DPRD dan masuk perencanaan, ia menegaskan bahwa “Sudah Direncanakan” bukan berarti tepat secara substansial seperti dibeberkan oleh Juru bicara Bupati Boalemo Paris Djafar di salah satu media.
“Prosedural bukan berarti subtansial. Banyak kebijakan yang legal tapi tetap tidak etis secara sosial, apalagi jika dilakukan di tengah situasi anggaran daerah yang terbatas dan krisis kepercayaan publik,” cetusnya.
Mengenai alasan medan yang sulit di Boalemo, Kevin Sairullah memandang itu bukan alasan mutlak untuk pengadaan mobil baru.
“Boalemo memang punya wilayah terpencil. Tapi solusi bukan selalu mobil baru. Perlu diaudit: apakah mobil dinas lama benar-benar tidak layak? Apakah sudah ada audit teknis terbuka dan hasilnya dipublikasikan? Dan yang terpenting, apakah semua OPD dan sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan juga difasilitasi dengan kendaraan tangguh untuk menjangkau lapangan? Jangan sampai hanya kepala daerah yang mendapat prioritas logistik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sairullah menggarisbawahi prinsip efisiensi anggaran justru harus dimulai dari elit. “Pemerintah mengaku menjunjung prinsip efisiensi, namun memilih membeli mobil dinas di saat yang sama masyarakat diminta maklum terhadap keterbatasan layanan dasar. Ini kontradiktif. Jika efisiensi benar dipegang, maka pengadaan mobil baru seharusnya ditunda atau dibatalkan—demi memberi contoh kepada rakyat bahwa pemimpin ikut berhemat,” kritiknya.
Kevin Sairullah juga menuntut transparansi yang harus dibuktikan, bukan hanya dinyatakan.
“Kata ‘transparan’ dan ‘akuntabel’ sering digaungkan tapi minim pembuktian. Apakah masyarakat dilibatkan dalam diskusi? Apakah informasi harga, spesifikasi kendaraan, dan proses pengadaan diumumkan secara terbuka? Transparansi bukan hanya saat dikritik, tapi juga sejak awal proses,” paparnya.
Terakhir, ia menegaskan bahwa narasi “Efektivitas Kerja” tidak menjawab ketimpangan yang ada.
“Jika alasan utamanya adalah efektivitas kerja, bagaimana dengan ribuan guru yang tidak mendapat fasilitas transportasi untuk mengajar di pelosok? Bagaimana dengan petugas puskesmas keliling yang harus menumpang kendaraan pribadi? Efektivitas kerja seharusnya dirasakan merata, bukan hanya bagi pejabat,” pungkasnya.
Kevin Sairullah menekankan pentingnya pemerintah membedakan antara kebutuhan mendesak dan kepentingan simbolik.
“Di tengah publik yang sedang sensitif terhadap isu anggaran, apalagi setelah kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD, membeli mobil dinas bisa menciptakan persepsi negatif dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat,” tutupnya, memberikan peringatan keras
