Trilogis.id_(Opini/Tajuk) – Di tengah kunjungan Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, untuk mencari dukungan pengembangan infrastruktur pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, realitas di lapangan justru menyajikan ironi tajam. Upaya Pemda Boalemo yang gencar mempromosikan destinasi wisata andalan seolah kontras dengan kondisi infrastruktur yang ada, yang terkesan tidak terawat dan minim akuntabilitas.
Pertemuan yang berlangsung di Onato Resto Bone Bolango pada Ahad (24/8/2025) tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf.
Wabup Lahmuddin Hambali menyampaikan bahwa Boalemo memiliki potensi besar, dengan Pantai Bolihutuo sebagai ikon utamanya. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa proyek infrastruktur di Pantai Bolihutuo yang dikabarkan menelan anggaran hingga Rp 5 miliar kini terbengkalai dan tidak terawat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa pemerintah daerah harus kembali meminta dukungan pusat, sementara anggaran yang sudah ada sebelumnya tidak dikelola dengan baik? Selain itu, isu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang tidak optimal juga menjadi sorotan.
Terinformasi, PAD yang masuk ke kas daerah hanya bersumber dari retribusi parkir, yang jauh dari potensi sebenarnya. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor pariwisata masih sangat kabur.
Tidak hanya itu, ikon pariwisata Boalemo lainnya, Pulo Cinta, yang sempat menjadi magnet wisatawan, kini sirna ditelan gelombang. Ironisnya, alih-alih merawat yang sudah ada, Pemda kini mengusulkan kembali pengembangan Pulo Cinta. Siklus ini menimbulkan keraguan publik: apakah setiap proyek hanya akan menjadi ajang menghabiskan anggaran tanpa keberlanjutan?
Belum lagi persoalan penganggaran di tingkat daerah yang seringkali tidak sesuai regulasi dan terkesan sengaja dikaburkan dari pantauan masyarakat bahkan wakil rakyat.
Dengan kondisi ini, masyarakat Boalemo berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pencitraan dan permohonan bantuan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga, merawat, dan mengelola setiap aset dan anggaran yang telah ada dengan transparansi dan akuntabilitas
