Trilogis.id – Kebijakan pergeseran anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Boalemo di bawah komando Wakil Bupati kini memicu polemik baru. Di tengah instruksi efisiensi anggaran dari Presiden, kebijakan ini justru memunculkan dugaan kegiatan ‘siluman’ yang tidak pernah dibahas dalam APBD induk.
Situasi ini memicu desakan dari pemuda dan aktivis agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan.
Pergeseran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah ini, meskipun bertujuan untuk efisiensi, justru menimbulkan riak-riak kecil di kalangan legislatif. Puncaknya, dalam sebuah Rapat Paripurna, anggota DPRD secara terbuka membeberkan adanya sejumlah kegiatan yang tiba-tiba muncul dan bahkan sudah direalisasikan, padahal tidak tercantum dalam pembahasan APBD induk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas program-program ‘siluman’ ini?
Sorotan tajam kini tertuju pada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo. Para aktivis dan pemuda mendesak agar DPRD tidak mengesahkan kegiatan ‘siluman’ tersebut dalam APBD Perubahan.
Mereka khawatir, persetujuan DPRD terhadap kegiatan yang tidak melalui prosedur yang benar akan menjadi preseden buruk dan mencederai fungsi pengawasan legislatif.
Desakan kepada APH untuk mengusut tuntas masalah ini semakin menguat. Publik menilai, realisasi kegiatan di luar APBD adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang dan kaidah pengelolaan keuangan negara.
Langkah investigasi dari APH dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengungkap siapa dalang di balik program-program ‘siluman’ tersebut, menelusuri aliran dana, dan memastikan adanya pertanggungjawaban hukum.
Publik menanti keberanian dan ketegasan DPRD untuk tidak “bermain mata” dengan kekuasaan eksekutif. Mereka berharap para wakil rakyat mampu membuktikan diri sebagai penjaga amanah, bukan hanya sekadar stempel yang melegitimasi kebijakan yang cacat prosedur.
