Trilogis.id_(Boalemo) — Aktivis dan warga Kabupaten Boalemo, Nanang Syawal, merilis sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Boalemo.
Dalam suratnya yang bernada tegas namun reflektif, Nanang mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif yang melibatkan anggota DPRD periode 2019-2024.
Nanang Syawal dalam suratnya yang berjudul “Keadilan Butuh Nyali” secara lugas menyatakan keyakinannya terhadap integritas para jaksa di Kejaksaan Negeri Boalemo. Ia menggarisbawahi bahwa penegakan hukum tidak hanya tentang prosedur, melainkan tentang keberanian dan hati nurani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keadilan bukan milik negara. Ia adalah milik hati nurani setiap insan yang masih percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan,” tulis Nanang dalam pembukaan suratnya.
Ia menyoroti secara spesifik kasus dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo yang, menurutnya, adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Fakta-fakta yang diungkap Nanang dalam surat tersebut didasarkan pada temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencatat adanya pengeluaran uang negara untuk perjalanan yang tidak pernah terjadi.
Nanang juga menyoroti ironi yang sangat menyakitkan bagi publik: dari 25 anggota DPRD periode 2019-2024 yang diduga terlibat, 12 di antaranya kembali terpilih sebagai anggota DPRD. Bahkan, dua orang lainnya kini menempati posisi strategis sebagai Wakil Bupati dan Anggota DPRD Provinsi.
Menurut Nanang, kondisi ini membuat para terduga pelaku merasa bisa lolos dari jeratan hukum, dan jika dibiarkan, akan menjadi budaya korupsi yang merusak.
Surat terbuka tersebut tidak hanya berisi kritik, tetapi juga ajakan untuk kembali pada sumpah jabatan. Nanang mengingatkan para jaksa tentang Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, yang disebutnya sebagai manifestasi idealisme profesi.
Mengakhiri suratnya, Nanang Syawal tidak membawa massa atau meneriakkan protes, melainkan menyampaikan keyakinan dan doa. Ia berharap Kejaksaan Negeri Boalemo dapat bertindak dengan keberanian yang tidak bisa dibeli oleh waktu, jabatan, atau tekanan politik.
“Ketika rakyat tak lagi percaya pada hukum, maka rusaklah sendi-sendi republik,” pungkasnya.
Surat ini menjadi representasi suara publik yang menanti tindakan nyata dari penegak hukum untuk membersihkan Boalemo dari praktik-praktik korupsi.
