Trilogis (Opini/Tajuk) — Di tengah semangat efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah, publik justru dibuat bertanya-tanya dengan adanya pengadaan kendaraan dinas Toyota Innova Zenix di lingkungan Pemerintah Daerah Boalemo.
Pertanyaan itu semakin menguat ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) masih menggunakan kendaraan dinas lama jenis Toyota Fortuner dalam aktivitas kedinasannya.
Lalu, jika kendaraan baru tersebut bukan digunakan Sekda, maka sesungguhnya diperuntukkan bagi siapa?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi liar, melainkan bagian dari hak publik untuk mengetahui arah penggunaan anggaran daerah, terlebih pengadaan tersebut dilakukan di tengah kebijakan penghematan BBM, pembatasan belanja, hingga seruan efisiensi penggunaan listrik di seluruh OPD.
Ironinya, di saat ASN diminta berhemat, pemerintah justru melakukan pengadaan kendaraan baru dengan spesifikasi menengah atas.
Pengadaan Tanpa Perencanaan Matang?
Kejanggalan pertama terlihat dari aspek perencanaan.
Secara logika administrasi pemerintahan, pengadaan kendaraan dinas seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan jabatan dan analisis peruntukan yang jelas. Namun hingga kini, belum ada penjelasan pasti mengenai siapa pengguna kendaraan tersebut.
Bahkan, hasil konfirmasi kepada Bagian Umum Setda Boalemo sebelumnya mengindikasikan bahwa mereka hanya bertindak sebagai pelaksana teknis pengadaan dan belum mengetahui secara pasti siapa pengguna kendaraan dimaksud.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa pengadaan dilakukan lebih dahulu, sementara peruntukan belum benar-benar matang direncanakan.
Padahal dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, belanja daerah harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar pengadaan karena tersedia anggaran.
Kontradiksi di Tengah Efisiensi
Pemerintah saat ini sedang mendorong efisiensi di hampir seluruh sektor. Pengurangan perjalanan dinas, penghematan operasional kantor, hingga pengendalian penggunaan BBM menjadi narasi utama.
Namun pengadaan kendaraan baru justru menimbulkan kontradiksi moral dalam pengelolaan anggaran.
Publik tentu sulit menerima jika penghematan hanya dibebankan kepada ASN level bawah, sementara belanja yang bernilai besar tetap berjalan tanpa urgensi yang jelas.
Efisiensi seharusnya tidak berhenti pada pemadaman lampu kantor atau pengurangan kegiatan seremonial, tetapi juga menyentuh belanja modal yang belum mendesak.
Secara Spek, Zenix Lebih Dekat ke Sekda
Jika ditinjau dari standar kendaraan dinas pemerintahan, spesifikasi Toyota Innova Zenix umumnya berada pada level pejabat tinggi daerah.
Di banyak daerah, kendaraan dengan kelas tersebut lazim digunakan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setara pimpinan tinggi pratama tertentu.
Terlebih pengadaan kendaraan itu berada di lingkungan Bagian Umum Setda Boalemo, yang secara administratif memang lebih dekat dengan kebutuhan operasional Sekda.
Namun fakta bahwa Sekda masih menggunakan Toyota Fortuner lama membuat publik bertanya: apakah kendaraan baru itu memang belum diserahkan, atau justru disiapkan untuk pihak lain?
Bukan untuk Bupati dan Wakil Bupati?
Asumsi bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi Bupati atau Wakil Bupati juga terasa kurang logis.
Pasalnya, kendaraan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini masih tergolong baru dan representatif.
Selain itu, secara hierarki dan standar protokoler, kendaraan kepala daerah umumnya berada pada kelas yang lebih tinggi dibanding Innova Zenix.
Begitu pula jika diarahkan untuk unsur pimpinan DPRD. Secara standar fasilitas jabatan, Ketua DPRD lazimnya menggunakan kendaraan dengan kelas yang setara dengan kepala daerah, seperti Toyota Fortuner atau kendaraan SUV premium lainnya.
Karena itu, muncul pertanyaan publik yang semakin relevan: jika bukan untuk Sekda, bukan pula untuk kepala daerah maupun pimpinan DPRD, lalu kendaraan tersebut sebenarnya akan digunakan oleh siapa?
Publik Butuh Transparansi
Persoalan ini sejatinya sederhana: pemerintah hanya perlu menjelaskan secara terbuka dasar pengadaan, nomenklatur anggaran, serta peruntukan kendaraan tersebut.
Keterbukaan penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Sebab pada akhirnya, yang dipersoalkan publik bukan semata mobilnya, melainkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan prinsip efisiensi dan tata kelola anggaran yang sehat.
Di tengah kondisi fiskal yang ketat, setiap rupiah belanja daerah semestinya benar-benar memiliki urgensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif.
Penulis : Redaksi
