Trilogis (Opini/Tajuk) — Kabupaten Boalemo saat ini sedang meniti titian serabut di atas jurang krisis fiskal. Di tengah ancaman efisiensi yang mencekik, ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) dalam rapat koordinasi bersama Komisi 1 DPRD Boalemo bukan sekadar urusan jadwal yang bentrok, melainkan sebuah sinyal bahaya bagi tata kelola birokrasi dan kemaslahatan orang banyak.
1. Defisit Empati di Tengah Potensi Kolaps Fiskal
Boalemo menghadapi kenyataan pahit dengan kebutuhan anggaran mencapai 3 Miliar per bulan untuk membiayai gaji atau honorarium sekitar 1.530 orang. Dalam kalkulasi satu tahun anggaran, beban ini menjadi pilar krusial yang menentukan apakah daerah akan tetap stabil atau justru mengalami kolaps finansial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketidakpastian PPPK/Tenaga Kontrak: Mangkirnya Sekda dari undangan legislatif untuk memberikan kejelasan nasib 1.530 tenaga kerja tersebut adalah bentuk pengabaian terhadap rasa kemanusiaan.
Risiko Ekonomi: Kegagalan mengelola anggaran untuk seribuan orang ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperburuk status Boalemo sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Gorontalo.
2. Rentetan Ketidaksesuaian: Beban Pilihan Bupati?
Sikap mangkir ini seolah menjadi pembenar atas keraguan publik terhadap kapasitas manajerial Sekda sejak awal dipilih oleh Bupati Rum Pagau. Sebagai panglima ASN dan Ketua TAPD, Sekda seharusnya menjadi jembatan solusi, bukan justru menjadi tembok penghalang komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Pelecehan Lembaga Legislatif: Menghindari undangan Komisi 1 adalah bentuk pembangkangan terhadap fungsi check and balances. Hal ini menambah panjang daftar ketidaksesuaian kinerja pejabat yang dipilih melalui diskresi politik ketimbang kematangan birokrasi.
Krisis Tanggung Jawab: Di saat rakyat butuh kepastian terkait keberlanjutan penghidupan mereka, Sekda justru menunjukkan sikap yang tidak sinkron dengan kebutuhan mendesak daerah yang sedang sakit secara finansial.
3. Gagap Birokrasi dan Manajemen Konflik
Absennya Sekda dalam forum krusial ini mengindikasikan adanya “gagap birokrasi” dalam menghadapi tekanan anggaran. Menghindari dialog dengan DPRD menandakan ketidaksiapan dalam melakukan komunikasi politis dan manajemen konflik yang transparan.
Ego Sektoral vs Maslahat Umum: Jika pimpinan tertinggi birokrasi lebih memilih menghindar daripada duduk bersama mencari jalan keluar bagi 1.530 keluarga, maka muruah pemerintahan sedang dipertaruhkan.
Instabilitas Daerah: Ketidakjelasan nasib tenaga kontrak akibat tersumbatnya komunikasi ini dapat memicu gejolak sosial yang tidak perlu, yang justru akan mempercepat “kolapsnya” stabilitas daerah Boalemo.
Sekda Boalemo tidak boleh lupa bahwa jabatannya adalah amanah untuk mengurus urusan publik, bukan sekadar pelindung kepentingan penguasa. Menghindari DPRD saat daerah berada di ujung tanduk krisis anggaran adalah tindakan yang mencederai etika birokrasi. Boalemo tidak butuh pejabat yang pandai bersiasat untuk menghindar, tetapi pemimpin yang berani bertanggung jawab atas setiap rupiah anggaran demi menyelamatkan nasib ribuan rakyatnya dari ancaman kemiskinan dan ketidakpastian.
