Trilogis.id – Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., memberikan arahan tegas saat memimpin Apel Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Kegiatan yang berlangsung di Alun-alun Tilamuta pada Rabu (18/2/2026) ini menjadi momentum penguatan mentalitas aparatur negara.
Dalam amanatnya, Wabup Lahmudin menegaskan bahwa Korpri memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar wadah berkumpul bagi para pegawai.
“Korpri adalah simbol komitmen kita sebagai aparatur negara untuk bekerja profesional, berintegritas, dan akuntabel. Tanggung jawab kita bukan lagi sekadar rutinitas administrasi, tetapi memastikan setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” tegas Lahmudin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesiapan Menghadapi Audit BPK Poin krusial dalam arahan Wakil Bupati kali ini adalah terkait dimulainya proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan transparan.
“Pemeriksaan BPK bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan harus dihadapi dengan kesiapan dan keterbukaan. Saya minta seluruh dokumen, mulai dari DPA, kontrak, hingga laporan realisasi, harus mudah ditelusuri,” ujarnya.
Peringatan Keras Soal Sinkronisasi Dokumen Lebih lanjut, Lahmudin memperingatkan agar tidak ada praktik manipulasi data atau penyediaan dokumen yang sifatnya mendadak hanya karena adanya pemeriksaan.
“Jangan ada dokumen yang disiapkan secara mendadak atau tidak sinkron antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tambah Wabup dengan nada serius.
Harapan untuk Pembangunan Boalemo Menutup arahannya, Wakil Bupati berharap momentum Apel Korpri ini dapat memacu semangat ASN untuk menjadi tenaga yang handal dan berkualitas. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kabupaten Boalemo sangat bergantung pada sejauh mana para abdi negara mampu mengelola tanggung jawab mereka dengan bersih dan tertib administrasi.
