Trilogis.id_(Boalemo) – Di tengah derita rakyat yang masih berkutat dengan harga sembako yang meroket, jalan-jalan berlubang, dan fasilitas publik yang minim, ada satu ironi yang mencolok di lingkungan pemerintahan kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo: keberadaan Staf Khusus Bupati Boalemo
Kebijakan pengangkatan staf khusus oleh Bupati Boalemo terhitung sudah 107 Hari sejak ditetapkan pada tanggal 17/4/2025 menuai kritik dari kalangan aktivis. Wakil Presiden BEM UNG, Gufran Yajitala mempertanyakan kinerja staff khusus tersebut yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan daerah dan rakyat di Boalemo.
“Apa kabar staf khusus bupati boalemo? Apa saja yang sudah dikerjakan hingga hari ini. Nampaknya, staf khusus bupati boalemo tidak punya kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan boalemo”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gufran menyampaikan bahwa keberadaan Staf Khusus Bupati Boalemo yang bergaji Rp3.500.000 per bulan— tanpa kinerja yang jelas, tanpa kontribusi yang terasa adalah sebuah ironi.
“Gaji mereka? Rp3.500.000 per bulan. Tapi kontribusinya? Nol besar. Hingga Juli 2025, tidak ada satu pun laporan kegiatan publik, program strategis, atau hasil nyata yang dikaitkan dengan Staf Khusus. Jabatan ini justru seperti sabuk kosong, dibentuk secara formal, namun tanpa peran yang terlihat oleh rakyat”.
Menurut Wapres BEM UNG itu, Staff Khusus tidak memiliki urgensi apa-apa. Sebab publik pun tak pernah mendengar gebrakan apa pun dari mereka.
“Tidak ada ide brilian, tidak ada program strategis, bahkan jejak digital pun nyaris nihil. Yang ada hanya kabar bahwa mereka rutin menerima gaji, seolah-olah menjadi beban tetap APBD tanpa timbal balik nyata. Lantas, untuk apa mereka digaji? Untuk sekadar hadir di acara seremonial? Untuk menjadi penggembira di balik meja kekuasaan? Atau hanya sebagai “hadiah” bagi loyalis politik?”
Gufran Yajitala menambahkan bahwa Staff Khusus yang ada hanyalah pemborosan terhadap anggaran daerah/APBD. Padahal masih banyak hal prioritas yang wajib diperhatikan sebagai perbaikan daerah dan kesejahteraan rakyat.
“Kita bicara soal uang rakyat di sini. Setiap rupiah yang dibayarkan kepada staf khusus yang kerjanya tak jelas adalah bentuk nyata dari pemborosan dan penghinaan terhadap rakyat. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki jalan rusak, menambah fasilitas kesehatan, atau meningkatkan kualitas pendidikan, Justru menguap sia-sia ke kantong mereka yang duduk nyaman tanpa beban tanggung jawab.”
“Bayangkan, sebuah jabatan bertengger di struktur birokrasi dengan biaya yang diambil dari APBD. Namun tidak ada output yang jelas serta tidak ada capaian, tidak ada manfaat yang dirasakan. Dengan gaji Rp. 3.500.000, jika dikalikan dalam 1 bulan x 10 orang = Rp. 35.000.000 dalam sebulan yang harus ditanggung oleh daerah. Jika ini bukan pemborosan, lalu apa namanya?” Tambah Gufran.
Ironisnya, saat rakyat diminta bersabar menghadapi harga kebutuhan pokok yang makin mencekik, para staf khusus Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo justru menerima honorarium rutin tanpa pernah diuji kontribusinya secara objektif. Ini bukan pelayanan publik, ini pelecehan terhadap akal sehat masyarakat.
Menurut Gufran bahwa Staf khusus Bupati ini ibarat seperti penumpang gelap dalam anggaran daerah, ikut makan logistik tanpa pernah mendayung. Padahal banyak masalah yang harus diselesaikan.
“Banyak guru dan pegawai gajinya gajinya, tenaga kesehatan yang dibayar murah, dan anak-anak sekolah belajar di ruang kelas yang bocor saat hujan. Ini acapkali kita temui disetiap tahunnya. Lantas Staff Khusus dengan enaknya menerima haknya, tanpa ada laporan soal kewajiban yang dilaksanakan untuk kepentingan rakyat”
Gufran mengultimatum Bupati Boalemo untuk evaluasi diri. Bahwa jabatan ini benar-benar sesuai dengan prinsip meritokrasi sebagai pilar reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna kesejahteraan seluruh rakyat.
“Saya mengultimatum Bupati Boalemo wajib evaluasi. Apakah semua yang dipilih sudah sesuai dengan nilai meritokrasi yang didasarkan pada kemampuan/keahlian, prestasi, dan kualifikasi? Jangan jadikan staf khusus sebagai hadiah “jabatan” politik dan tempat penitipan orang dekat yang tak punya kapasitas sama sekali. Rakyat butuh hasil, bukan hiasan. Butuh solusi, bukan simbol loyalitas.
Terakhir, Menurut Gufran bila staff khusus Bupati ini tidak memiliki peran apa-apa selain menghabiskan uang negara, maka tidak perlu dibutuhkan. “Kalau memang tidak ada kinerja yang bisa dibuktikan, lebih baik anggaran itu dikembalikan untuk rakyat. Atau, jika masih nekat dipertahankan, tunjukkan ke publik apa output nyata dari para staf khusus itu. Kalau tidak bisa? Ya, sudah jelas. Bubarkan saja.” Tutup Gufran.
Media in masih akan melsku Konfirmasi kepada Pemerintah Daerah karena bupati Boalemo madig berada diluar daerah.
