Siapa Dalang di Balik Program ‘Siluman’ Pemda Boalemo? Polemik Pergeseran Anggaran Memicu Desakan Investigasi APH

- Jurnalis

Kamis, 14 Agustus 2025 - 12:48 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id – Kebijakan pergeseran anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Boalemo di bawah komando Wakil Bupati kini memicu polemik baru. Di tengah instruksi efisiensi anggaran dari Presiden, kebijakan ini justru memunculkan dugaan kegiatan ‘siluman’ yang tidak pernah dibahas dalam APBD induk.

Situasi ini memicu desakan dari pemuda dan aktivis agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan.

Pergeseran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah ini, meskipun bertujuan untuk efisiensi, justru menimbulkan riak-riak kecil di kalangan legislatif. Puncaknya, dalam sebuah Rapat Paripurna, anggota DPRD secara terbuka membeberkan adanya sejumlah kegiatan yang tiba-tiba muncul dan bahkan sudah direalisasikan, padahal tidak tercantum dalam pembahasan APBD induk.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas program-program ‘siluman’ ini?

Sorotan tajam kini tertuju pada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo. Para aktivis dan pemuda mendesak agar DPRD tidak mengesahkan kegiatan ‘siluman’ tersebut dalam APBD Perubahan.

Baca Juga :  DPC PDI Perjuangan bantu pembangunan Jembatan untuk Petani

Mereka khawatir, persetujuan DPRD terhadap kegiatan yang tidak melalui prosedur yang benar akan menjadi preseden buruk dan mencederai fungsi pengawasan legislatif.

Desakan kepada APH untuk mengusut tuntas masalah ini semakin menguat. Publik menilai, realisasi kegiatan di luar APBD adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang dan kaidah pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga :  Pemda Boalemo terima Bantuan Pemrov Gorontalo

Langkah investigasi dari APH dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengungkap siapa dalang di balik program-program ‘siluman’ tersebut, menelusuri aliran dana, dan memastikan adanya pertanggungjawaban hukum.

Publik menanti keberanian dan ketegasan DPRD untuk tidak “bermain mata” dengan kekuasaan eksekutif. Mereka berharap para wakil rakyat mampu membuktikan diri sebagai penjaga amanah, bukan hanya sekadar stempel yang melegitimasi kebijakan yang cacat prosedur.

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
GogoMax Hadir di Gorontalo, Tawarkan Layanan Digital Cepat dan Peluang Tambahan Penghasilan bagi Mitra Usaha
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Kamis, 19 November 2026 - 13:35 WITA

Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Prolanis Kelompok Diabetes, Perpaduan Senam, Cek Kesehatan, dan Edukasi Dokter

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 13:25 WITA

Percepat Eliminasi Tuberkulosis 2030, Tim Kemenkes dan Dinkes Gelar Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis di Desa Diloato

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Berita Terbaru