Desakan Transparansi Kasus Perdis Fiktif disebut Lebay. Ain Tialo: Pernyataan Kisman Keliru

- Jurnalis

Jumat, 12 September 2025 - 11:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(BOALEMO) – Pernyataan aktivis Kisman Abubakar yang meminta publik tidak berlebihan dalam mendesak Kejaksaan Negeri Boalemo terkait kasus perjalanan dinas (perdis) fiktif menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Aktivis muda NU, Nurain Tialo, menilai pernyataan tersebut justru melumpuhkan semangat pengawasan publik terhadap dugaan praktik hukum yang berpotensi merugikan negara.

Nurain Tialo menegaskan bahwa desakan publik, LSM, dan mahasiswa justru merupakan wujud dari peran aktif masyarakat dalam mengawal proses hukum.

Mengatakan desakan publik ‘lebay’ adalah pandangan yang keliru dan berbahaya. Justru tanpa desakan itu, kasus besar yang melibatkan puluhan anggota DPRD dan unsur pimpinan ini berpotensi masuk angin,” ujar Bendahara PC. PMII Boalemo, Ain Tialo jumat 11/09/2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Perempuan progresif Kabupaten Baolemo itu, sejumlah fakta dan data yang sudah banyak dibeberkan dan menunjukkan dugaan perdis fiktif dalam pemeriksaan dan proses penegakan hukum merugikan negara.

Proses pemeriksaan selama ini tidak transparan. Banyak saksi yang kami curigai tidak dihadirkan, dan ada indikasi upaya mengaburkan fakta. Ini bukan lagi soal praduga tak bersalah, ini soal integritas penegak hukum yang harus dipertanyakan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, peran masyarakat sipil, LSM, dan mahasiswa sangat krusial dalam memastikan kasus ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan diproses secara adil dan transparan hingga tuntas.

Kami tidak akan membiarkan kasus ini diselesaikan dengan ‘kekeluargaan’ atau hanya melibatkan sebagian kecil pelaku. Negara dirugikan, dan rakyat Boalemo harus tahu siapa yang bertanggung jawab,” tegas Ain.

Ain juga mendesak Kejaksaan Negeri Boalemo untuk segera memeriksa para pihak yang diduga terlibat, terutama yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD dan Wakil Bupati.

Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa Kejaksaan terkesan lamban? Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ke pengadilan. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan, dan uang negara harus dikembalikan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Dugaan SPPD Fiktif Bawaslu Boalemo, Nasa Bakal Lapor ke Kejaksaan

Berita Terkait

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?
Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif
Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?
Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal
Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati
PKM Berlian Gelar Pelayanan KB Serentak Gratis dalam Rangka Harganas ke-33
Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 20:36 WITA

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?

Minggu, 28 Juni 2026 - 00:32 WITA

Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:56 WITA

Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:05 WITA

Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal

Rabu, 24 Juni 2026 - 18:31 WITA

Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati

Berita Terbaru