Momentum Wahyu Moridu, Kejaksaan Harus Bergerak!

- Jurnalis

Jumat, 19 September 2025 - 20:24 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id (Opini/BOALEMO) –Isu soal Pemecatan Wahyu Moridu oleh DPP PDI Perjuangan seolah menjadi tamparan keras bagi dunia politik Gorontalo. Langkah tegas partai ini bukan hanya mencerminkan sikap menjaga marwah organisasi, tetapi juga membuka kembali ingatan publik pada akar persoalan yang jauh lebih besar: dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Boalemo periode 2019–2024.

Kasus yang sempat tenggelam dalam hiruk pikuk politik daerah itu kini kembali menjadi sorotan. Publik mengingat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara jelas menemukan adanya manipulasi perjalanan dinas (perdis) yang diduga fiktif, dilakukan secara berulang, sistematis, dan masif. Skandal ini bukan soal satu atau dua orang, melainkan melibatkan 25 anggota legislatif Boalemo saat itu.

Baca Juga :  NaSa bakal surati BPK untuk audit khusus dana hibah Pemilu di KPU hingga Polres Boalemo

Namun, hingga kini, penegakan hukum berjalan lamban. Hanya segelintir nama yang terseret ke ranah hukum, sementara aktor-aktor lainnya seakan terlindungi. Kontras dengan langkah PDI Perjuangan yang berani menindak kadernya, Kejaksaan justru terlihat gamang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketegasan Partai, Kebingungan Penegak Hukum


Di mata masyarakat, pemecatan Wahyu Moridu menjadi simbol sikap politik yang berani. Pesan moralnya sederhana: partai saja bisa bertindak, mengapa institusi hukum justru ragu? Padahal, bukti dari hasil audit BPK tidak bisa diperdebatkan. Laporan itu menyebut adanya indikasi kerugian negara akibat perdis fiktif yang dikelola dengan pola “korupsi berjamaah”.

Baca Juga :  Siapa Dalang di Balik Program 'Siluman' Pemda Boalemo? Polemik Pergeseran Anggaran Memicu Desakan Investigasi APH

Situasi ini membuat publik Boalemo bertanya-tanya. Apakah hukum di negeri ini benar-benar adil? Ataukah ia tunduk pada kepentingan politik dan relasi kekuasaan?

Suara Rakyat: Jangan Ada Tumbal


Di ruang-ruang diskusi masyarakat Boalemo, satu kalimat kerap terdengar: “Jangan ada yang dijadikan tumbal.”Artinya, rakyat menolak jika hanya satu atau dua aleg dijadikan contoh, sementara puluhan lainnya bebas berkeliaran tanpa beban.

Bagi masyarakat, skandal ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Dana yang seharusnya digunakan untuk perjalanan dinas demi kepentingan konstituen, justru diduga disulap menjadi ladang bancakan elit politik lokal.

Ujian Keberanian Kejaksaan

Baca Juga :  Wabup Lahmuddin Hambali Buka Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kabupaten Boalemo Tahun 2026


Kini, semua mata tertuju pada Kejaksaan. Apakah lembaga penegak hukum ini berani melawan arus politik dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu? Atau justru memilih jalan aman dengan membiarkan sebagian besar aleg lolos dari jerat hukum?

Momentum Wahyu Moridu seharusnya menjadi titik balik. Jika partai politik saja bisa berbenah, Kejaksaan tidak punya alasan untuk terus berdiam diri. Panggil, periksa, dan proses semua aleg DPRD Boalemo yang diduga terlibat.

Sejarah akan mencatat: jika Kejaksaan gagal bertindak sekarang, maka kepercayaan rakyat terhadap supremasi hukum akan runtuh. Boalemo bisa menjadi saksi bagaimana hukum dikalahkan oleh kompromi politik.

Jangan biarkan itu terjadi.

Berita Terkait

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD
Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan
Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD
Kematian Tragis di RSCG Boalemo: Ketika Dalih Manajemen Runtuh di Hadapan Hukum Kesehatan
Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP
Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?
Kerugian Capai Rp2,1 M, Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Boalemo, Kejari Tetapkan Dua Tersangka
Puskesmas Berlian Gelar Kegiatan Tracing TB Rangkaian CKG di Desa Bongo Tua

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:38 WITA

Perdis DPRD Belum Selesai, Usai 2 TSK, Kejari Panggil 24 Tenaga Ahli DPRD

Rabu, 18 November 2026 - 16:57 WITA

Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polres Boalemo Terhadap Warga Tilamuta, Korban Jalani Pemeriksaan Medis dan Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 01:19 WITA

Politik Determinasi Hukum: Ketika Bayang-Bayang Kekuatan Politik Melumpuhkan Keadilan Kasus Perdis Fiktif DPRD

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WITA

Kematian Ibu di RSCG Boalemo: Kinerja Rumah Sakit Disorot Tajam, Manajemen Berdalih Seluruh Penanganan Sesuai SOP

Selasa, 17 November 2026 - 22:38 WITA

Pasca Lahiran, Ibu di Boalemo Meninggal: Benar Ada Malapraktik di RSCG?

Berita Terbaru