Fraksi Persatuan Indonesia Minta Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah

- Jurnalis

Rabu, 24 September 2025 - 00:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(BOALEMO) – Fraksi Persatuan Indonesia (F-PI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo menyampaikan sejumlah rekomendasi penting dalam sidang paripurna hari ini, Selasa, 23 September 2025. Pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Muchsin Abdul Manaf, S.H. ini menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Persatuan Indonesia meminta Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Penyesuaian ini harus didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur. Fraksi juga mendesak agar Rencana APBD-P tahun 2025 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo.

Baca Juga :  Hardi Syam Mopangga Nahkodai IKA SMANTIL Pertama

Dalam pandangannya, Muchsin Abdul Manaf, S.H. mengutarakan empat poin utama yang menjadi sorotan Fraksi Persatuan Indonesia:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

  1. Evaluasi Pengelolaan Anggaran: F-PI meminta TAPD mengelola anggaran dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. Fraksi berharap hasil pembahasan anggaran ini dapat menjadi pedoman dan dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan keuangan.
  2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): F-PI mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki proyeksi PAD untuk menggali potensi pendapatan dan melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang ada.
  3. Peningkatan Akurasi Perencanaan Program: Fraksi menekankan pentingnya bagi setiap OPD untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program. Perubahan anggaran harus menjadi momentum perbaikan kinerja, bukan sekadar realokasi anggaran tanpa capaian yang jelas.
  4. Prioritas Kebutuhan Masyarakat: F-PI meminta Pemda untuk menjadikan kebutuhan OPD dan aspirasi masyarakat yang belum terwujud di tahun 2025 sebagai prioritas skala besar dalam APBD Induk tahun 2026.
Baca Juga :  WFA di Boalemo, Efisien di Atas Kertas, Mahal di Kehidupan Nyata

Pemandangan umum Fraksi Persatuan Indonesia diakhiri dengan harapan agar Pemda Boalemo selalu menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kebersamaan untuk menciptakan situasi yang kondusif. Fraksi juga menyampaikan terima kasih atas perhatiannya, diakhiri dengan kalimat penutup yang penuh harapan bagi kemajuan daerah.

Berita Terkait

Perangi DBD dan Malaria, Pemuda Patimura Kolaborasi Lintas Sektor Gelar Bakti Sosial di Tilamuta
Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?
Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif
Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?
Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal
Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati
Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 10:18 WITA

Perangi DBD dan Malaria, Pemuda Patimura Kolaborasi Lintas Sektor Gelar Bakti Sosial di Tilamuta

Senin, 29 Juni 2026 - 20:36 WITA

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?

Minggu, 28 Juni 2026 - 00:32 WITA

Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:56 WITA

Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?

Rabu, 24 Juni 2026 - 18:31 WITA

Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati

Berita Terbaru