Trilogis.id_(Boalemo) — Di tengah keluhan tak berujung terkait minimnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Boalemo justru membuat langkah kebijakan yang mencengangkan sekaligus ironis.
Anggaran yang seharusnya menjadi napas bagi peningkatan kualitas PAUD, diduga “diselipkan” untuk pengadaan sepeda motor yang lantas dipinjam pakaikan ke Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Boalemo.
Keputusan ini memicu kritik keras karena dicurigai adanya pemaksaan alokasi anggaran yang menyalahi kewenangan absolut Dikbud—sebagai lembaga yang fokus pada urusan pendidikan formal—demi mengakomodasi kepentingan non-struktural.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kewenangan Dinas Dipertanyakan: Program PAUD atau Kwarcab?
Keputusan pengadaan motor untuk Kwarcab ini tak terlepas dari fakta bahwa Wakil Bupati Boalemo secara de facto juga menjabat sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Boalemo.
Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa otoritas tertinggi di pemerintahan daerah dimanfaatkan untuk menundukkan program dinas pada kepentingan organisasi yang dipimpinnya.
“Sangat tidak masuk akal. Anggaran Dikbud itu harusnya prioritas untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan untuk memfasilitasi urusan gerak cepat di Kwarcab. Ini menunjukkan ada pergeseran prioritas yang sangat menyakitkan bagi dunia pendidikan dasar kita,” ujar seorang pemerhati anggaran daerah.
Sekretaris Dikbud sendiri, saat dikonfirmasi, tak menampik kebenaran pengadaan motor tersebut. Ia membenarkan bahwa motor-motor itu akan digunakan untuk keperluan pinjam pakai Pramuka, seolah itu adalah langkah yang wajar.
Sebuah pengakuan yang kian mempertegas dugaan bahwa program PAUD—yang disebut-sebut belum terpenuhi secara maksimal—telah dikorbankan demi ‘kebutuhan mendesak’ Kwarcab.
Ironi yang terpampang jelas: Saat dana untuk buku, alat peraga, atau perbaikan kelas PAUD masih dipertanyakan, motor dinas justru diprioritaskan untuk kegiatan yang secara langsung bukan bagian dari kewenangan utama Dikbud.
Mosi Tidak Percaya dan Isu Transparansi
Aroma ketidakberesan anggaran ini pun sampai ke meja legislatif. Fraksi Gerindra secara tegas melayangkan mosi tidak percaya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Fraksi menilai, Dikbud terkesan tidak transparan dan cenderung tertutup saat pembahasan anggaran dengan Badan Anggaran (Banggar) pada APBD Perubahan.
“Pembahasan di Banggar terasa terburu-buru dan tertutup. Kami menduga ada alokasi anggaran yang ‘diselundupkan’ tanpa memperhatikan asas kepatutan dan prioritas publik. Mosi tidak percaya ini adalah bentuk perlawanan kami terhadap penyimpangan anggaran yang dipaksakan ini,” tegas perwakilan Fraksi Gerindra.
Publik Boalemo kini menanti pertanggungjawaban dari Pemkab, khususnya Wakil Bupati. Apakah kewenangan absolut akan terus digunakan untuk memuluskan kepentingan pribadi/organisasi, ataukah fokus anggaran akan dikembalikan ke jalurnya yang benar: mencerdaskan anak-anak di PAUD, bukan membeli fasilitas roda dua.
